RUANGPOLITIK.COM-Presiden Joko Widodo mengkritisi instansi TNI – Polri, perihal anggota TNI yang mempersoalkan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Selasa, (1/3/2022).
Jokowi mengungkapkan, ada anggota TNI yang mempersoalkan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Padahal,kata dia, proyek tersebut sudah disetujui oleh DPR RI dan banyak partai. “Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi,” ujar Jokowi, saat rapat pimpinan di Jakarta Timur.
“Hati-hati dengan ini (penolakan pembangunan IKN), dimulai dari yang kecil, nanti membesar, dan kita disiplinkan TNI dan Polri, karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” tegas Jokowi.
Jokowi sebelumnya telah menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dengan adanya dasar aturan tersebut, saat ini proyek pembangunan Otorita IKN tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden.
Berita Terkait:
Proyek Pembangunan Ibukota Baru, Jokowi Resmi Teken UU IKN
Beredar Isu, Bambang Susantono Ditunjuk Pimpin Kepala Otorita IKN
Nama Kepala Otorita IKN Akan Diumumkan Jokowi Tunggu Hari Baik
Tamsil Linrung: Pembangunan IKN Pakai APBN Akan Jadi Masalah Baru
Presiden menerangkan, pembicaraan soal ketidaksetujuan beberapa aparat terhadap proyek IKN, marak terjadi di akun WhatsApp grup. Ia pun meminta agar kedua institusi tersebut mendisiplinkan diri agar dapat menarik contoh bagi masyarakat.
Presiden mengatakan aturan disiplin aparat keamanan ini tidak cuma berlaku di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. “Tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara (TNI) yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus,” pungkas Jokowi.(BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
