Kepemilikan senjata api atau senpi bagi warga sipil diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian
RUANGPOLITIK.COM —Sopir Fortuner berinisial AM tak sengaja tertembak oleh senjata api (senpi) milik majikannya, E di bagian dahi saat keduanya tengah berkendara di Jalan Daksa Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Februari 2023.
Sopir Fortuner tersebut tidak sengaja tertembak peluru dari senjata api E saat sang majikan tengah memeriksa tas dan berusaha mengunci senpi miliknya tersebut.
Akibatnya, majikan AM dinyatakan sebagai tersangka dengan tuntutan Pasal 359 dan 360 KUHP. Selain itu, E majikan AM dikenakan undang-undang darurat karena telah mencelakai orang lain dengan senjata api miliknya. Tersangka saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan.
Diketahui bahwa tersangka merupakan seorang direktur di salah satu perusahaan swasta dan senjata api milik tersangka memiliki surat izin yang juga telah diatur dalam undang-undang.
Akan tetapi, bagaimana sebenarnya prosedur kepemilikan senjata api bagi warga sipil?
Kepemilikan senjata api atau senpi bagi warga sipil diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa siapa pun selain anggota TNI dan Polisi boleh memiliki senjata api asalkan senjatanya telah didaftarkan dan memegang surat izin yang telah disetujui oleh Kepala Kepolisian setempat.
Sedangkan, menurut Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di kalangan sipil. Warga sipil yang boleh memiliki senpi hanya golongan tertentu saja, seperti Direktur Utama, Menteri, Dokter, Pejabat Pemerintah, Pengacara, atau Komisaris.
Warga sipil yang ingin memiliki izin kepemilikan senpi juga harus mengikuti pelatihan menembak selama tiga tahun serta menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologis.
Adapun prosedur kepemilikan senjata api lainnya bagi warga sipil di antaranya sebagai berikut:
1. Pemohon tidak memiliki catatan kriminal atau terlibat tindak pidana apa pun, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan lolos screening Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
2. Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki kekurangan fisik yang mampu mengurangi keterampilan menggunakan senpi.
3. Pemohon lolos uji psikotes yang diberikan oleh Dinas Psikologi Mabes Polri.
4. Pemohon berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
5. Pemohon memenuhi syarat administratif.
6. Jenis senjata api yang didaftarkan hanyalah senjata api yang diizinkan oleh kepolisian.
Kendati demikian, tidak setiap orang atau warga sipil bisa mendapatkan izin kepemilikan senpi. Izin kepemilikan senpi hanya akan diberikan sebagai alat pertahanan diri dan tidak boleh dipertontonkan ke publik terlebih dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang lain.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
