RUANGPOLITIK.COM — Polemik yang terjadi antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementrian keuangan terkait tudingan saling serang melalui narasi yang provokatif dianggap melunturkan substansi persoalan. Termasuk respon dari staff Kemenkeu yang menuntut permintaan maaf secara terbuka oleh Bupati Meranti tersebut di depan publik.
Menurut ekonom dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai respons Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap kritik Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menunjukkan minimnya empati pemerintah pusat kepada rakyat.
Melihat respons Stafsus Kemenkeu, Achmad berpendapat kementerian bendahara negara itu terkesan lari dan masalah lantaran tidak berupaya menyelesaikan akar masalah.
“Sebagai penyelenggara negara harus mencari jalan keluar untuk menjawab keresahan dari Bupati Meranti ini, karena pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Meranti mewakili keresahan rakyat di daerahnya,” kritik Achmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/12/2022).
Terlebih, lanjut Achmad, Adil menyatakan DBH yang diterima hanya Rp115 miliar. Angka tersebut naik hanya sekitar Rp700 juta.
“Tentunya sangat wajar jika Bupati Meranti geram. Dan justru ini patut diapresiasi sebagai bentuk perjuangan Bupati Meranti untuk mensejahterakan rakyatnya,” imbuh Achmad.
Setelah mendengar pernyataan Adil yang menyebut Kemenkeu diisi oleh setan dan iblis lantaran ketidakadilan pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayahnya, Kemenkeu, melalui Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo, menjabarkan dana yang disalurkan Kemenkeu ke Meranti.
Detailnya, Kemenkeu mengklaim telah mentransfer dana desa Rp872 miliar atau 75% APBD Meranti atau empat kali lipat PAD Meranti sebesar Rp222 miliar pada 2022.
Selain itu, Prastowo juga menuntut Bupati Meranti untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka agar tidak terjadi penyesatan publik secara lebih luas.
Dia merekomendasikan agar Kemenkeu tak terpancing dan harus menanggapi dengan empati dan kepala dingin ketika berurusan dengan persoalan yang diangkat oleh Bupati Meranti.
“Harus ada percakapan lebih jauh terkait solusi atas persoalan tersebut sehingga Meranti bisa berkembang lebih baik dan layak sebagai daerah penghasil minyak,” jelasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)


