RUANGPOLITIK.COM — Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang namanya mendadak viral karena berseteru dengan Kemenkeu terkait Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pusat dan Daerah ternyata memiliki rekam jejak yang ‘tak loyal’ dalam berpartai. Hal ini terlihat dari rekam jejak Adil yang kerap berpindah parpol.
Saat ini, Adil ternyata tak lagi tercatat sebagai anggota PKB Riau. Meski sebelumnya ia terpilih sebagai Bupati Meranti dengan menggunakan perahu PKB. Hal ini dibenarkan oleh Ketua PKB Riau Abdul Wahid, Senin (12/12).
“Dia sudah mundur dari PKB, sudah lama. Setelah dilantik (mundur), pas dilantik itu masih PKB,” tegas Ketua PKB Riau, Abdul Wahid, Senin (12/12).
Wahid menyebut Adil sebelumnya adalah kader Partai Hanura. Namun menjelang Pilkada 2020 lalu, Adil pindah ke PKB dan diusung maju dan terpilih sebagai bupati bersama wakilnya, Asmar.
“Dia awalnya Hanura pindah ke PKB. Sudah itu kita usung PKB sama PDI waktu Pilkada (menang),” katanya.
Sayang, setelah dilantik 26 Februari 2021 lalu Adil pun menyatakan mundur sebagai kader PKB. Adil dikabarkan loncat ke PDI Perjuangan.
“Sekarang pindah ke PDI, infonya begitu. Di PKB dia keluar sendiri, ada surat mundur dia,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Adil menyebut orang Kemenkeu berisi setan atau iblis saat berdialog dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.
Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12).
Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8.000 barel/d minyak. Namun Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.
Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia merasa kecewa karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dolar per barel.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar/barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
