Papua menjadi perhatian DKPP. Terlebih lagi, di wilayah itu memiliki tiga daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran. Tiga DOB itu pula rencananya akan mengikuti Pemilu 2024 mendatang
RUANGPOLITIK.COM –Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memaparkan bahwa Provinsi Papua dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah paling rawan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.
“Papua menurut pemantauan DKPP sebagai daerah rawan, pelanggaran etika pemilu di Papua tertinggi di banding daerah lain. Papua dan Sumut. Dua ini yang jadi perhatian kita,” ujar Heddy di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).
Heddy mengatakan wilayah Papua menjadi perhatian DKPP. Terlebih lagi, di wilayah itu memiliki tiga daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran. Tiga DOB itu pula rencananya akan mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Ketiga DOB itu yakni, Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Kami sampaikan [ke Mendagri] perlunya penguatan kelembagaan DKPP. Terutama kesekretariatan. Karena dalam rangka pemilu ke depan, dalam DOB baru di Papua,” terangnya.
Melihat itu, Heddy memastikan bakal melakukan pendidikan politik dan sosialisasi tentang etika kepada penyelenggara pemilu. Sehingga, diharapkan tak banyak pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara di pemilu 2024 ke depannya.
“Dan ke depan tak banyak perkara yang ditangani DKPP dan tak banyak pelanggaran etika penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Heddy mengatakan wilayah Papua menjadi perhatian DKPP. Terlebih lagi, di wilayah itu memiliki tiga daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran. Tiga DOB itu pula rencananya akan mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Ketiga DOB itu yakni, Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Kami sampaikan [ke Mendagri] perlunya penguatan kelembagaan DKPP. Terutama kesekretariatan. Karena dalam rangka pemilu ke depan, dalam DOB baru di Papua,” jelasnya.
Melihat itu, Heddy memastikan bakal melakukan pendidikan politik dan sosialisasi tentang etika kepada penyelenggara pemilu. Sehingga, diharapkan tak banyak pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara di pemilu 2024 ke depannya.
“Dan ke depan tak banyak perkara yang ditangani DKPP dan tak banyak pelanggaran etika penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Di sisi lain, Heddy berencana membangun kantor perwakilan DKPP di Papua agar mudah melakukan penegakan dan sosialisasi tentang etika penyelenggaraan pemilu nantinya. Ia pun mengklaim Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui rencana tersebut.
“Dan kita cari dasar hukumnya. Karena kantor perwakilan tak diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017. Di UU itu kita hanya diberikan bentuk tim pemeriksa daerah secara ad hoc. Makanya saya sampaikan ini rencana, belum menjadi keputusan,” tukasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
