RUANGPOLITIK.COM-Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengungkap kejanggalan soal aplikasi MyPertamina yang dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Tohir dan Pilpres 2024.
Ada hal yang janggal ketika rakyat diharuskan untuk mengunduh aplikasi MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kejanggalan ini diungkap Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengungkap kejanggalan yang menurutnya ada agenda tersembunyi Menteri BUMN Erick Thohir di balik kebijakan tersebut.
Satyo mengatakan bahwa sebenarnya Pertamina sendiri telah memiliki data agar penggunaan BBM subsidi tepat sasaran.
Aktivis 1998 ini justru bertanya-tanya mengapa kemudian masih mengharuskan rakyat mengunduh aplikasi MyPertamina.
Berita Terkait:
Erick Thohir Resmikan Masjid Orang Tuanya di Kampung Halaman
Rekomendasi Capres 2024 PAN Kalbar, Anies dan Erick Bersaing
Erick Thohir dan Kejagung Umumkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda
Elektabilitas Muhaimin Rendah, CSIIS: PKB Sudah Saatnya Rangkul Erick Thohir
“Bagaimana mungkin selama ini Pertamina tidak memiliki data volume penggunaan BBM jenis Pertalite secara nasional, bukankah produksinya selalu diukur berdasarkan volume penggunaan dan kebutuhan,” kata Satyo, Kamis malam (21/7/2022).
Jikalau memang, kata Satyo, Pertamina ingin basis data valid ataupun akurat terhadap masyarakat yang pantas mendapatkan BBM subsidi, seharusnya menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial alias Kemensos yang memiliki basis data lengkap rakyat miskin maupun rakyat yang mendapatkan program PKH.
“Sehingga wajar di tengah masyarakat muncul berbagai spekulasi terkait pengumpulan data masyarakat oleh aplikasi MyPertamina karena dinilai prosesnya jadi kontroversi,” katanya.
“Dan karena kebetulan Menteri BUMN nya dengar-dengar mau maju capres di Pemilu 2024, jika masyarakat curiga apakah tidak mungkin data tersebut akan digunakan untuk operasi pilpres? mungkin gak ya?” ujarnya bertanya.
Oleh karena itu, Satyo berharap agar vendor aplikasi MyPertamina wajib memastikan keamanan data masyarakat agar tidak dikloning untuk keperluan pilpres atau keperluan lainnya.
“Dan semoga aparat penegak hukum bisa melakukan audit forensik terhadap kinerja aplikasi tersebut jika disalahgunakan,” tukas Satyo. (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
