RUANGPOLITIK.COM-Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengingatkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar tak terlalu terbawa perasaan (baper) soal kritik publik atas rencana kenaikan tiket masuk candi Borobudur.
Sebagai pejabat senior, Deddy menilai Luhut mestinya bisa memilah kritik yang konstruktif dan mengabaikannya jika hanya nyinyiran. Lagi pula, kata dia, DPR juga memiliki tugas fungsi pengawasan baik dalam bentuk kritik maupun masukan.
“Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka,” kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (10/6/2022).
Deddy mengaku mengetahui kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini. Menurut dia, sejumlah kerusakan pada Candi Borobudur saat ini akibat manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang baik.
Dia mengatakan manajemen pengelola Candi Borobudur tidak konsisten memberikan panduan kepada wisatawan, termasuk membatasi jumlah mereka. Dengan demikian, katanya, pemerintah tak perlu menyalahkan kerusakan Candi Borobudur kepada wisatawan.
Berita Terkait:
Menteri Bahlil Minta Peserta Hipmi Teriak ‘Lanjutkan’ di Depan Jokowi
Presiden Jokowi Instruksikan Kemenlu dan Dubes RI di Swiss Bantu Pemulangan Jenazah Eril
Luhut Blak-blakan Soal Isu Reshuffle Kabinet Pertengahan Juni, Begini Jawabannya…
Legislator Golkar Sentil Menko Luhut: Dari Awal Nyali Saya Ciut Pak
“Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Deddy menilai rumusan kenaikan harga tiket menjadi Rp750 ribu dan USD100 untuk wisatawan asing, cenderung pertimbangan komersialisasi bukan konservasi atau preservasi.
“Tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal,” katanya.
Sebelumnya, di dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Luhut mengingatkan agar anggota dewan tak perlu mencari popularitas dengan mengkritik dirinya.
Dia mengaku hanya seorang pelaksana tugas presiden dan tak mengambil kebijakan di luar kewenangannya. Ia juga menegaskan semua tugas yang ia lakukan telah berbasis data dan studi.
“Jadi jangan cari, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana saja Pak,” kata Luhut, Kamis (9/6/2022). (AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
