RUANGPOLITIK.COM-Aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% selama ini dinilai membuat politik menjadi transaksional.
Regulasi tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden.
Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai mengkritisi ambang batas tersebut pun dinilai menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan pengamat politik, Rocky Gerung, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (26/5/2022).
Sebagai informasi, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belakangan menyebut PT 20% membuat politik menjadi transaksional.
Berita Terkait:
Utang Negara Sebesar 7 Ribu Triliun Rupiah, Luhut Pandjaitan: Angka Itu Terkecil di Dunia
Panas PKB-PBNU! Marwan Jafar: PKB Yang Diserang Duluan
Duet Prabowo-Puan?Bambang Pacul: Minggu Depan Saya Umumkan
Cibir Golkar, PPP dan PAN yang Sibuk Bangun Koalisi, Masinton PDIP: yang Urus Rakyat Siapa?
Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022).
“Bang Zul (Zulkifli Hasan) berarti mulai sadar. Kita ingin demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky.
Menurut Rocky, keberadaan PT 20% sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Rocky menyebut PT 0% dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional.
“Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” kata dia.
Rocky mengatakan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20% perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut.
Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untul melakukan judicial review.
“Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0% perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila PT 0% berhasil digolkan. Dia mencontohkan Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP.
Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan. Selain itu figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil juga tak memiliki perahu sendiri untuk nyapres.
“Boleh-boleh saja buzzer Pak Jokowi pengin Ganjar jadi presiden. Makanya itu start di nol persen. Saat ini saya lihat Pak Ganjar itu tuna netra politik, enggak bisa melihat kejernihan politik,” tukas Rocky. (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
