Padang – Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman menjadi narasumber dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Rabu (12/3/2025).
Kehadirannya menjadi sorotan setelah Payakumbuh dinobatkan sebagai daerah terbaik nasional wilayah Sumatera dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah.
Dalam forum yang dihadiri 19 kepala daerah se-Sumatera Barat itu, Elzadaswarman memaparkan strategi Pemko Payakumbuh dalam mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Prestasi ini mengantarkan Payakumbuh meraih Terbaik II TP2DD Award 2024 tingkat nasional untuk kategori kota.
“Kami sudah memulai digitalisasi sejak 2016 dengan merekrut tenaga ahli dan berkolaborasi erat dengan Bank Nagari. Ini yang membuat proses digitalisasi transaksi berjalan optimal,” kata pria yang akrab disapa Om Zet itu.
Ia menambahkan, target Pemko Payakumbuh pada 2025 adalah seluruh transaksi keuangan daerah sudah berbasis non-tunai.
Digitalisasi pajak dan retribusi yang diterapkan juga bertujuan meningkatkan transparansi serta mencegah kebocoran penerimaan daerah diberbagai sektor.
Sejak menerapkan sistem pembayaran digital, pendapatan asli daerah (PAD) Payakumbuh mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada 2024, nilai transaksi usaha wajib pajak dari sektor jasa makanan dan minuman mencapai Rp39,7 miliar, naik 8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara dari sektor jasa perhotelan nilai transaksi wajib pajak melonjak 65 persen dari Rp1,3 miliar pada 2023 menjadi Rp2,2 miliar pada 2024.
Untuk pembayaran pajak daerah yang telah mengakomodasi berbagai kanal digital, melalui QRIS Rp1,2 miliar, internet banking Rp10,1 miliar, agen bank Rp882 juta, ATM Rp9,5 juta, EDC Rp8 juta, e-commerce Rp33,1 juta dan teller bank Rp6,7 miliar.
Tren pembayaran digital ini semakin menggeser transaksi tunai, yang tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya.
“Kami melihat tren yang positif. Pada 2023, transaksi melalui teller mencapai Rp8,6 miliar, sementara di 2024 angkanya jauh berkurang. Ini menandakan masyarakat mulai beralih ke pembayaran digital,” jelasnya.
Indeks ETPD Kota Payakumbuh pun meningkat dari 96,3 persen pada semester I 2024 menjadi 97 persen pada semester II.
Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan melalui kanal digital.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi capaian Payakumbuh dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota lain untuk menjadikan Payakumbuh sebagai rujukan dalam implementasi ETPD.
“Kami ingin daerah lain bisa belajar dari Payakumbuh agar digitalisasi ini bisa diterapkan secara merata. Ini akan mempercepat transformasi keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efisien,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga meminta Bank Nagari untuk memperluas kanal pembayaran digital agar semakin banyak daerah yang bisa menerapkan sistem serupa.
Dikesempatan itu juga, Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini juga selaras dengan program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam Kepres Nomor 3 Tahun 2021,” ujarnya.
Sebagai bentuk inovasi, Payakumbuh juga menerapkan program Beda Baris (Bebas Denda Bayar PBB dengan QRIS), yang semakin mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran digital.
“Langkah yang dilakukan Pemko Payakumbuh patut diapresiasi. Kami berharap daerah lain juga menerapkan strategi serupa demi kemajuan bersama,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman juga penerima piagam penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai Terbaik II TP2DD Wilayah Sumatera. (Benpi)
