Oleh: Edi Wibowo | Ketua Umum Aliansi Santri Salafi dan Majelis Dzikir (ASSALAM) Banten
RUANGPOLITIK.COM –Banten sedang di ambang perubahan besar dengan hadirnya pemimpin baru yang sah, Andrasoni dan wakilnya. Namun, sebelum transisi itu berjalan mulus, kita justru disuguhi drama kotor oleh Penjabat (PJ) Gubernur Damenta. Alih-alih mundur secara terhormat, ia malah membuat keputusan keji dengan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) di beberapa posisi strategis dalam pemerintahan.
INI PENGKHIANATAN!
Surat Perintah Nomor 800/1.11.1/51/2025 yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Banten. Mengangkat PLT di detik-detik terakhir sebelum kekuasaan beralih jelas bukan keputusan biasa. Ini adalah upaya jahat untuk menyelundupkan orang-orangnya ke dalam birokrasi sebelum dirinya lengser.
Pertanyaannya, APA URGENSINYA?
Tidak ada! Keputusan ini tidak punya dasar logis kecuali kepentingan busuk untuk mengunci birokrasi sebelum Gubernur baru mulai bekerja. Jika bukan karena kepentingan tersembunyi, lalu apa alasan yang masuk akal?
PJ GUBERNUR, JANGAN JADI PENGHIANAT YANG MENIKAM BANTEN DI DETIK TERAKHIR!
Lebih memuakkan lagi, individu yang ditunjuk dalam jabatan PLT ini bukan orang-orang berintegritas. Mereka adalah sosok bermasalah dengan rekam jejak yang dipertanyakan. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga permainan kotor untuk mempertahankan jaringan mafia birokrasi yang selama ini menikmati fasilitas di bawah kepemimpinan sementara.
PJ SEKDA/BKD JUGA KOMPLOTAN?
Jangan hanya menuding PJ Gubernur! PJ Sekda / Kepala BKD Nana Supiana juga punya andil dalam keputusan kotor ini. Bagaimana mungkin surat keputusan semacam ini bisa lolos tanpa ada yang menegur? Jangan-jangan mereka juga bagian dari konspirasi ini!
Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 yang mengatur mekanisme pengangkatan PLT secara terang-terangan diabaikan. Seharusnya, PLT hanya boleh diambil dari dinas yang sama, bukan asal tunjuk demi kepentingan tertentu!
Ini bukan lagi soal administrasi. Ini manuver berbahaya untuk menghalangi jalannya pemerintahan yang bersih di era Gubernur Andrasoni.
RELAWAN SIAP TURUN KE JALAN!
Kami, relawan dan pendukung Andrasoni, tidak akan tinggal diam! Ini bukan sekadar rasa kecewa, ini kemarahan yang harus disuarakan! Keputusan ini harus segera dibatalkan sebelum merusak jalannya pemerintahan baru.
Jangan sampai kita membiarkan pejabat yang tidak punya legitimasi justru mengacak-acak birokrasi di menit-menit terakhir. Jika keputusan ini tidak dicabut, aksi besar-besaran akan terjadi!
JANGAN BIARKAN SKANDAL INI MENGUAP!
Jika ada unsur penyalahgunaan wewenang, proses hukum harus segera dijalankan! Kami akan menempuh segala cara, baik aksi massa maupun jalur hukum, untuk memastikan keputusan busuk ini dibatalkan.
Kami menuntut Presiden, Mendagri, dan seluruh aparat terkait untuk turun tangan! Jika ini dibiarkan, bukan hanya pemerintahan Banten yang tercoreng, tapi juga prinsip demokrasi yang kita junjung.
PJ GUBERNUR, JANGAN BERLAGAK LICIK DAN MENGHILANG BEGITU SAJA!
Jika masih punya harga diri, jawab tuntutan publik ini! Jangan seperti pengecut yang sembunyi di balik aturan yang sudah jelas-jelas dilanggar. Kami menuntut transparansi dan tidak akan berhenti sampai keputusan ini dicabut!
Banten milik rakyat, bukan milik segelintir orang yang ingin mengamankan kepentingan pribadi mereka! KAMI SIAP BERGERAK!
