Undang-undang menetapkan bahwa keberatan hanya boleh berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang berdampak pada penentuan pasangan calon terpilih dalam Pilpres dan Wakil Presiden.
RUANGPOLITIK.COM – Undang-undang juga menetapkan batas waktu penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres. MK hanya diberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh para calon presiden yang tidak puas.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan dengan hasil Pilpres 2024.
Hak ini diatur dalam pasal 475 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan dasar hukum ini, Anies dan Ganjar dapat mengajukan gugatan ke MK hingga Sabtu (23/3/2024).
“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU,” bunyi Pasal 475 Ayat (1) UU Pemilu.
Undang-undang menetapkan bahwa keberatan hanya boleh berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang berdampak pada penentuan pasangan calon terpilih dalam Pilpres dan Wakil Presiden.
“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi,” bunyi Pasal 475 Ayat (3).
KPU memiliki kewajiban untuk mengikuti putusan MK terkait dengan PHPU Pilpres. MK juga diwajibkan untuk memberitahukan keputusan tersebut kepada MPR, Presiden, KPU, pasangan calon, serta partai politik atau koalisi partai politik yang mengusulkan calon.
KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.
UU Pemilu menetapkan bahwa jika Pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, maka Pilpres tersebut hanya akan diadakan dalam satu putaran jika ada pasangan calon yang memperoleh 50 persen ditambah satu suara. Pasangan calon juga harus memenangkan suara mayoritas di setidaknya 20 provinsi.
Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Prabowo menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke MK. Ia menggugat hasil Pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi. Namun, gugatan Prabowo selalu ditolak oleh MK.(ANT)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
