Pelaksanaan Business Matching 2024 mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp 1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp 585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp 842,56 Triliun.
RUANGPOLITIK.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., mewakili Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri acara Business Matching 2024 dengan tema “Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas”, di Bali, Kamis (7/3/2024).
Dalam agenda Business Matching 2024, juga dilaksanakan pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bagi pengguna dan produsen produk dalam negeri. Kementerian Pertahanan menerima penghargaan terbaik pada kategori Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar yang diserahkan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Selain Kementerian Pertahanan, dua kementerian lainnya yaitu Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berkaitan dengan pertahanan, dalam gelaran Business Matching 2024, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri oleh Kementerian Pertahanan bersama PT Len dan PT Pindad untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Pelaksanaan Business Matching 2024 mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp 1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp 585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp 842,56 Triliun.
“Dalam pelaksanaan Business Matching 2024 Belanja Produk Dalam Negeri telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp 213,68 triliun,” kata Menteri Perindustrian.
Selain itu, guna mendukung pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah, Kemenperin terus melakukan langkah-langkah percepatan melalui Digitalisasi Sertifikasi TKDN dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN. “Untuk memperkuat implementasi program P3DN, tahun ini Kemenperin akan memulai penyusunan Rancangan Undang-Undang P3DN yang akan mengatur terkait pedoman pelaksanaan P3DN dari hulu ke hilir,” tambah Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga selaku Ketua Timnas P3DN mengingatkan agar tidak hanya menghabiskan anggaran, namun harus berkualitas. “Semua harus terukur dari setiap policy yang kita buat. Kita mau negeri ini ke depan makin transparan,” tegas Luhut.
Kegiatan yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ini dilaksanakan pada 4-7 Maret 2024 dan mendapat sambutan luar biasa. Ini terbukti dari besarnya partisipasi yang mencapai 4.437 peserta, terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri. Selain itu, acara ini turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PJ Gubernur Bali, Kepala Basarnas, Kepala BSSN, dan Pangkogabwilhan II.(BJP)
Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
