Budi mengklaim dengan adanya hal tersebut pihaknya menggencarkan tiga program untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi terkait Pemilu 2024.Pertama, melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital.
RUANGPOLITIK.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, mengungkapkan, sebanyak 42 persen masyarakat Indonesia mempercayai hoaks terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Persentase itu merupakan data The Safer Internet Lab (SAIL) tahun 2023.
“Kemudahan mengakses informasi hoaks berpotensi negatif bagi kedamaian di sekitar kita.
Jadi, bayangkan masih ada 42 persen masyarakat yang percaya padahal itu hoaks, disinformasi,” urai Budi dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (14/1/2024).
Budi pun mengklaim dengan adanya hal tersebut pihaknya menggencarkan tiga program untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi terkait Pemilu 2024.Pertama, melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital.
Budi menilai, Kementerian Kominfo berupaya meningkatkan literasi digital warga. Kemudian, program kedua adalah Kementerian Kominfo akan patroli siber selama 1 x 24 jam untuk memantau informasi terkait Pemilu 2024. Saat menemui konten berisikan hoaks, Kementerian Kominfo akan menurunkan paksa (take down) konten tersebut.
“Kami berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membentengi diri dari ancaman, menjadi korban dan penyebar hoaks di seluruh masyarakat,” ucap Budi. “Manakala menemui konten negatif atau hoaks, langsung kami tindaklanjuti dengan men-takedown alias di-almarhum-kan dari ruang digital,” tukasnya.
Budi mengimbau warga agar tidak melewati batas saat membuat konten di media sosial.
Budi meminta warga agar tak menyalahgunakan ruang digital untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. “Saya mengajak bapak-ibu untuk menjaga jempolnya, karena capaian situasi kondusif yang berlangsung selama ini harus terus jaga,” tandas Budi.
Budi menjelaskan, bahwa cara terbaik untuk tak membuat konten yang melewati batas adalah dengan menjaga jempol masing-masing. Budi meminta warga agar memahami terlebih dahulu konten yang berseliweran di media sosial. Jika konten itu mengandung hoaks, warga diminta tidak menyebarkannya ke warga lain. Pasalnya, penyebaran hoaks bisa menjadi penyebab perpecahan Tanah Air.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
