Astri kecewa terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pepohonan di beberapa daerah di DKI Jakarta, termasuk di sekitar Jalan Raya Pasar Minggu, karena dianggap dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan.
RUANGPOLITIK.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta membatasi peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat ibadah, rumah sakit (RS), atau fasilitas pelayanan kesehatan, serta tempat pendidikan yang mencakup bangunan atau lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan imbauan kepada calon peserta Pemilu 2024 agar tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di pohon dan lokasi terlarang lainnya. KPU menegaskan pentingnya memastikan bahwa APK tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.
“Di beberapa kesempatan, kami mengimbau agar memasang alat peraga kampanye sesuai aturan yang ada,” kata anggota KPU DKI, Astri Megatari.
Astri kecewa terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pepohonan di beberapa daerah di DKI Jakarta, termasuk di sekitar Jalan Raya Pasar Minggu, karena dianggap dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan beberapa lokasi yang tidak diperbolehkan untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pemilu 2024. Jenis APK yang termasuk dalam larangan tersebut mencakup baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur, dan berbagai jenis lainnya.
Aturan tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor 363 KPU DKI Jakarta mengenai Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Selanjutnya, dilarang pula pemasangan APK di bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, jalan-jalan protokol, dan fasilitas umum seperti taman dan pepohonan.
Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda sebelumnya telah memberikan peringatan kepada peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang alat peraga kampanye dengan metode memaku pada pohon.
Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut bisa menyebabkan pohon mengalami keropos dan kerusakan.
“Nah luka itu yang bikin keropos, penyakit masuk, dikhawatirkan seperti itu,” tukas Mila.
“Jadi tidak terbatas atribut partai tapi apapun yang tidak semestinya ada di batang pohon itu tidak boleh,” tandasnya.(BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
