RUANGPOLITIK.COM -Todung Mulya Lubis Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan, dirinya mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas pemilu dan pilpres 2024.
“Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri,” kata Todung Mulya Lubis dalam keterangannya, Minggu (12/11/2023).
Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi, berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Untuk itu Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
“Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori,” kata Todung.
Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung mengatakan, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas,” kata Todung.
Todung mengingatkan, kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur atau setback sangat jauh.
“Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!” ucap Todung dengan nada tegas.
Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa.
“Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi,” kata Todung.
Todung menyebutkan, dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada dimana-mana. Namun sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian dan Babinsa serta Satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.
“Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu,” kata Todung.
Selain itu, kata Todung, ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo – Gibran.
Menurut Todung, ini suatu hal yang kontras. Kenapa di satu sisi tidak boleh dan dikerjain dengan sistematis, namun di sisi lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat.
“Ini jadi akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024,” pungkas Todung. (dfp)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
