Terkait pelatihan jurnalistik untuk wartawan di daerah-daerah, Nadiem mengajukan beberapa usulan yang bisa diselaraskan dengan kebijakan di Kemendikbud Ristek.
RUANGPOLITIK.COM – Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim bahkan akan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan SJI yang sempat terhenti di tahun 2017/2018.
Upaya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk melanjutkan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) disambut positif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
“SJI program yang sangat bagus. Kami akan usahakan untuk mengalokasikan anggarannya agar dapat melanjutkan program SJI,” kata Nadiem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11/2023).
Terkait pelatihan jurnalistik untuk wartawan di daerah-daerah, Nadiem mengajukan beberapa usulan yang bisa diselaraskan dengan kebijakan di Kemendikbud Ristek.
Salah satunya adalah menyelenggarakan pelatihan jurnalistik secara online agar pesertanya bisa lebih banyak dan lebih murah. Bisa juga dengan memakai fasilitas kampus yang masuk dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).
“PWI juga bisa bikin mini kampus. Ini cara bikin universitas yang dibiayai pemerintah tapi tanpa bikin universitas. Enggak usah bikin gedung, pakai fasilitas yang ada. Ini sejalan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM),” tukas Nadiem.
Sementara itu, Ketua PWI, Hendry CH Bangun menyebut, peserta SJI adalah wartawan muda yang nanti akan mengikuti pelatihan selama satu minggu. Kemudian untuk redaktur tiga hari, dan wartawan utama satu hari.
Para peserta SJI akan diberi materi oleh tokoh-tokoh pers, wartawan senior yang sudah malang melintang dan kaya akan pengalaman serta nilai-nilai perjuangannya.
SJI sebelumnya rutin digelar PWI. Namun kegiatan ini berhenti tahun 2017/2018, antara lain karena terkendala anggaran dan Covid-19 serta keterbatasan anggaran.
Oleh karenanya, Hendry berharap kegiatan SJI yang biasanya mendapat anggaran dari Kemendikbud senilai Rp 1 miliar dapat digelar kembali dengan tujuan pemerataan kompetensi wartawan hingga tingkat daerah.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
