Pembentukan Panja Netralitas TNI penting dilakukan. Lantaran, tidak dipungkiri, para petinggi TNI mendapatkan intervensi dari Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi.
RUANGPOLITIK.COM – Usulan itu disampaikan Utut dalam rapat dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, membahas kesiapan TNI dalam mendukung Pemilu 2024.
Guna mengantisipasi serta mengawasi TNI agar tidak melakukan politik praktis, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI.
“Ibu bapak izin, kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan. Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI,” kata Utut di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Menurut Utut, pembentukan Panja Netralitas TNI penting dilakukan. Lantaran, tidak dipungkiri, para petinggi TNI mendapatkan intervensi dari Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi.
“Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden beri perintah. Tentara dari kecil (dilatih) untuk tegak lurus kepada atasan,” tegasnya.
Namun pihaknya tetap berbaik sangka, bahwa seluruh petinggi TNI bakal netral dalam Pemilu 2024 ini. Panja Netralitas TNI ini dibentuk semata-mata menjaga NKRI, urai Utut.
“Oleh karenanya, (Panja Netralitas TNI) bagian dari mencegah ternodanya itu. Sapta marga bapak jaga. Dari saya itu. Saya berharap Dr. Sukamta yang lulus cumlaude setuju dengan Panja Pengawasan Netralitas TNI,” pungkasnya.(dfp)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)