Amran mengaku telah meminta KPK agar berkantor di Kementan. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan agar seluruh pos anggaran di kementerian ini tepat dalam penggunaannya.
RUANGPOLITIK.COM – Sebagai bentuk transparansi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).
Ihwal itu disampaikan Andi Amran Sulaiman pasca-dilantik oleh Presiden Jokowi untuk kembali menjabat sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo.
Amran mengaku telah meminta KPK agar berkantor di Kementan. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan agar seluruh pos anggaran di kementerian ini tepat dalam penggunaannya.
“Terkait KPK berkantor di Kementan, itu dulu juga kami lakukan. Insyaallah kami minta supaya terjadi transparansi, pengawasan yang ketat,” katanya sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (27/10/2023).
Tiga hari setelah dilantik kembali menjabat sebagai menteri pertanian, Amran dalam kunjungan kerja perdananya menyampaikan alasan dirinya meminta KPK berkantor di Kementan. Selain sebagai bentuk transparansi, dia juga berharap agar lembaga antirasuah itu bisa lebih leluasa dan melekat untuk melakukan pengawasan penggunaan seluruh pos-pos anggaran.
“Sehingga semua anggaran itu dibelanjakan, direalisasikan sesuai posnya, sesuai aturan yang ada,” ucapnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Amran mengaku telah bersurat ke KPK. Dengan berkantornya KPK di Kementan, menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap kementerian ini bisa kembali dan mengakselerasi peningkatan produksi pertanian demi mengembalikan swasembada pangan dan kesejahteraan petani agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami bermohon, mudah-mudahan lebih cepat. Dan kita akan lakukan akselerasi di Kementan,” tandasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
