Pertama, pejabat Indonesia diminta untuk tidak menerima gratifikasi apa pun dengan mengatakan ‘tidak, terima kasih’.
RUANGPOLITIK.COM – Bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo membeberkan langkah-langkahnya dalam memberantas mentalitas praktik korupsi, khususnya di kalangan pejabat.
Ganjar mengaku akan mengadopsi sistem pencegahan korupsi yang pernah diterapkannya selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah (Jateng).
“Terkait korupsi yang semua orang bertanya kenapa kemudian masih terjadi. Tentu ini menjadi persoalan sangat serius. Saya mencoba selama 10 tahun pengalaman sebelumnya sebagai gubernur saya coba mengintroduksi bagaimana nilai-nilai integritas itu dilakukan sedikit saja dengan mengatakan ‘tidak, terima kasih’,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).
Pertama, pejabat Indonesia diminta untuk tidak menerima gratifikasi apa pun dengan mengatakan ‘tidak, terima kasih’.
Menurut Ganjar, pejabat selaku pelayan publik harus bisa mengendalikan diri untuk menolak pemberian dari pihak mana pun, apalagi berhubungan dengan jabatannya. Dengan demikian, tindak pidana gratifikasi dan suap tidak akan terjadi.
Kedua, Ganjar akan menerapkan layanan full digital. Dia menilai digitalisasi layanan publik akan mempersempit praktik korupsi karena memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.
“Ketika kita melakukan digitalisasi efisiensinya sangat tinggi sekali, nomenklatur yang dobel itu ternyata kita bisa bersihkan. Itu tidak terlalu sulit karena hanya butuh satu saja, mau. Begitu mau dan itu menjadi keputusan ternyata ini jalan yang jauh lebih cepat,” jelas Ganjar Pranowo.
Ganjar meyakini kepastian hukum di Indonesia akan terwujud jika korupsi benar-benar diberantas dari akar rumput. “Ini korupsi yang mesti dibereskan dengan penegakan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum,” ungkap.
Diketahui, selama menjabat dua periode sebagai Gubernur Jateng, Ganjar membangun inovasi aplikasi keuangan bernama government resource management system (GRMS). Inovasi tersebut berhasil mencegah kebocoran anggaran Jateng hingga Rp 1,2 trilliun melalui e-budgeting dan e-planning. Dengan inovasi tersebut, Ganjar Pranowo berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan utilitas anggaran.
GRMS adalah sistem aplikasi terintegrasi yang dibangun di Pemprov Jateng. Inti dari sistem ini adalah mengintegrasikan data ke dalam proses bisnis internal birokrasi. GMRS digunakan oleh instansi pemerintah di Provinsi Jateng untuk mengelola dan memantau sumber daya pemerintah dengan lebih efektif dan efisien.
GRMS menjadikan Jawa Tengah transparan dan akuntabel dengan mengutamakan transparansi anggaran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
GRMS tidak hanya memudahkan lembaga pemerintahan dalam hal mengambil keputusan, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Hal ini terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintahan dan memperkuat pemberantasan korupsi dan penipuan di Pemprov Jateng.
Inovasi tersebut dapat ditingkatkan dalam skala nasional, sehingga menjadi jurus jitu Ganjar Pranowo dalam upaya pemberantasan korupsi yang masif. Apalagi, Ganjar didampingi Mahfud MD yang memahami hukum dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
