Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait bentrokan aparat dengan warga Pulau Rempang, Batam Kamis (7/9/2023).
Listyo Sigit menyebut bentrokan di Pulau Rempang tersebut dipicu sejumlah warga yang menolak direlokasi.
Kapolri mengeklaim mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakam lahan ataupun tanah yang ada di situ,” kata Listyo Sigit kepada wartawan di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Listyo Sigit menyatakan, upaya musyawarah terus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Melalui musyawarah ini, Listyo berharap konflik di Pulau Rempang dapat diselesaikan secara tuntas.
“Upaya musyawarah, upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat menjadi prioritas hingga kemudian masalah di Batam, Pulau Rempang bisa diselesaikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam terlibat bentrok dengan warga Pulau Rempang, Batam Kamis (7/9/2023).
Kerusuhan meletus diduga dipicu pemasangan patok sebagai langkah untuk merelokasi warga Rempang. Mereka yang menolak terlibat bentrok dengan aparat.
Bahkan, ribuan masyarakat mengadang tim gabungan terpadu saat melakukan pengukuran lahan Rempang Galang, Kamis (7/9/2023).
Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di lapangan, terjadi aksi saling dorong antara warga dan aparat sehingga terjadinya bentrokan dan lemparan batu.
Petugas gabungan kemudian menyemprotkan air menggunakan water canon dan gas air mata.
Bentrokan warga dan tim gabungan terus berlanjut dengan aksi warga memotong pohon yang besar dan melintangkan kontainer ke arah jalan menuju Galang.
Petugas gabungan harus bekerja keras menyingkirkan pohon besar dengan menggunakan alat manual dan bergotong royong menyingkirkannya dari ruas jalan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
