Adapun lima poin konsensus tersebut, yakni tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.
RUANGPOLITIK.COM —Persoalan demokrasi di Myanmar menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).
Pengawalan proses demokrasi di Myanmar oleh ASEAN dipandang perlu dilakukan setelah junta militer melakukan kudeta di negara tersebut.
Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, di Myanmar saat ini terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis oleh junta militer. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai ketua AIPA akan mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar.
Adapun lima poin konsensus tersebut, yakni tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.
“Isu-isu yang berhubungan dengan human rights atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi, jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, ASEAN mengirim utusan atau envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari konsensus yang ingin kita capai,” katanya pada Senin, 7 Agustus 2023.
Negara Myanmar sendiri tidak diundang ke AIPA karena buntut kudeta yang dilakukan oleh junta militer. Menurut Putu, Parlemen Indonesia ingin mengundang Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yakni parlemen yang dianggap demokratis karena dipilih oleh rakyat Myanmar. Namun, hal tersebut perlu dibicarakan lagi dengan negara ASEAN lainnya.
“Tentu kita juga harus menghargai pendapat negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.
Sidang Umum AIPA akan membahas berbagai isu, selain masalah demokrasi di Myanmar. Mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN atau Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera. Putu mengatakan, tujuan utama sidang umum AIPA ini adalah mendorong terciptanya stabilitas kawasan.
Selain itu, menurutnya, pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA dan parlemen muda AIPA.
“Isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politik, ekonomi, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal. AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, SDGs dan green ekonomy,” katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo membuka Sidang Umum AIPA yang diselenggarakan di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 7 Agustus 2023. Ketua DPR RI Puan Maharani turut juga meresmikan pembukaan Sidang Umum ke-44 AIPA bersama Sekretaris Jenderal AIPA, Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman.
Jokowi bersama Puan dan Siti menekan tombol tanda dibukanya Sidang Umum ke-44 AIPA.
“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Sidang Umum ke-44 AIPA secara resmi saya buka,” kata Jokowi.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
