Di tempat yang sama, Sandiaga langsung meminta informasi perkembangan terbaru terkait kasus tersebut dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun. “Nah, update terakhir nih seperti apa nih Pak,” kata Sandiaga.
RUANGPOLITIK.COM —Seorang turis Australia mengaku didenda sebesar AUD 1.500 atau setara dengan Rp 15,2 juta karena membawa paspor yang kotor saat berlibur di Bali.
Merespons itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pasti ada penjelasan di balik kejadian itu.
“‘Wah, ini pemerasan, padahal itu sebenarnya ada penjelasan yang bisa kita sampaikan terutama harus kita lakukan penyelidikan dulu dan tentunya seandainya ada permasalahan itu kita berikan sanksi tegas yang diterapkan,” ujar Sandiaga Uno dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno dalam kanal Youtube Kemenparekraf, Selasa (11/7/2023).
Di tempat yang sama, Sandiaga langsung meminta informasi perkembangan terbaru terkait kasus tersebut dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun. “Nah, update terakhir nih seperti apa nih Pak,” kata Sandiaga.
Tjok Bagus Pemayun menyampaikan perkembangan terakhir kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Kita sudah update yang terakhir memang sekarang lagi penyelidikan mendalam Pak, semua dilihat termasuk dengan bagaimana CCTV yang ada di bandara untuk kemudian apakah rilnya wisatawan dari Australia itu betul-betul begitu keadaannya atau memang ada oknum yang melakukan hal itu,” katanya.
Tjok Bagus menjelaskan bahwa memang ketika ada isu-isu tertentu Dinas Pariwisata Provinsi Bali akan berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti Imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kejaksaan dan Polda Bali termasuk Majelis Desa adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) serta asosiasi pariwisata yang tergabung dalam satgas khusus yang telah dibentuk.
“Setiap saat memang ketika ada isu-isu kami langsung berkomunikasi di tempat satgas itu, sehingga kami masih menunggu ini karena sampai kemarin pun saya masih komunikasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bapak Sugito,” katanya.
Dikatakan Tjok Bagus, sektor pariwisata memang rentan terhadap rumor-rumor tertentu. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali harus mampu menghadapinya dengan baik.
“Kami selalu berkomunikasi berkolaborasi dengan Biro Komunikasi Kemenparekraf sehingga betul-betul hal-hal seperti ini biaa kita minimalisasi dan bisa kita jelaskan seperti apa kondisi riil di lapangan,” tutup Tjok Bagus.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
