RUANGPOLITIK.COM-Empat institusi yakni Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung diingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berhati-hati dalam memberi barang menggunakan APBN.
“Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang, ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan kejaksaan karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 triliun, sedangkan kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun,” ujar Presiden dalam pengantar pada Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Presiden mengatakan bahwa belanja barang di setiap kementerian dan lembaga pasti akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan.
Dikatakan pula bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun, sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung sebesar Rp21,5 triliun.
“Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat,” jelasnya.
Presiden meminta memaksimalkan belanja APBN dan APBD tahun 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran.
Selain itu, Presiden meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN.
EDITOR: Adi Kurniawan
(RuPol)
