• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
19 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

​MK Tolak Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Ini Alasannya

by Rupol
in Nasional
442 5
0
478
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RUANGPOLITIK.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) untuk membatasi masa kepemimpinan Ketua Umum Partai Politik.

​”Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan, seperti dilansir dari situs resmi MK, Selasa 27 Juni 2023.

RelatedPosts

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman, Kekerasan terhadap Mahasiswa Tidak Dapat Dibenarkan

Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan
​dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi menilai ditolaknya perkara dengan nomor 53/PUU-XXI/2023 tersebut karena pemohon tidak serius dalam melayangkan permohonan.

​Saldi menerangkan, MK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pertama pada Selasa, 30 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon atas nama Aldo Pratama Amry.

​“Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya majelis hakim memberikan nasihat kepada para pemohon terkait dengan permohonan a quo dan menyampaikan kepada para pemohon mengenai batas waktu penyampaian perbaikan permohonan, yaitu pada Senin, 12 Juni 2023,” kata Saldi.
​
​Namun, lanjut Saldi, hingga batas waktu yang ditentukan tersebut dan MK menggelar sidang pemeriksaan kedua, para pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan a quo.

“Hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pemohon tidak hadir,” kata Saldi.

​Saldi mengatakan, alasan tidak hadirnya pemohon untuk menyerahkan perbaikan permohonan a quo tersebut, karena disebut ada kendala teknis.

​”Melalui pesan singkat (WhatsApp) kepada juru panggil mahkamah, kuasa para pemohon menyampaikan bahwa dikarenakan adanya kendala teknis, yaitu beberapa berkas dari Papua belum tiba sehingga para pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada mahkamah agar permohonan a quo digugurkan,” kata Saldi.

​Saldi menjelaskan, terhadap fakta hukum tersebut, sesuai ketentuan hukum acara, semestinya permohonan a quo masih tetap dapat dilanjutkan karena MK dapat menggunakan permohonan awal.

​Namun, karena adanya permintaan dari para pemohon untuk menggugurkan permohonan a quo, MK menilai para pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan a quo.

“Oleh karenanya, permohonan para pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,” katanya.

​Diketahui, uji materiil UU Parpol ini diajukan oleh Muhammad Helmi Fahrozi, E. Ramos Petege, dan Leonardus O. Magai. Ketiga pemohon itu mendalilkan Pasal 2 ayat 1 huruf b UU Parpol yang menyatakan ‘Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain’ bertentangan dengan UUD 1945.

​Para pemohon pun meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU Parpol tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pengurus partai politik memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut serta pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain’.

​Alasannya, karena para pemohon menganggap mereka terlanggar hak konstitusionalnya karena tidak adanya pembatasan atau larangan bagi ketua umum partai politik untuk terus-menerus menjabat sebagai ketua umum.

​Di samping itu, para Pemohon menilai akan membentuk dinasti dalam kepengurusan partai politik. Pemohon juga akan kehilangan hak untuk menjadi pengurus salah satu pengurus partai politik karena ketua umum akan mengutamakan orang-orang terdekat untuk mengisi struktur kepengurusan. (Syf)

Editor: Syafri Ario
(Rupol)

Tags: ​MK Tolak Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol
Previous Post

Pengusaha: 10 Pekerjaan Rumah bagi Capres Pengganti Jokowi

Next Post

Revisi UU Desa, DPR Sepakat Aturan Lawan Kotak kosong Dihapus

Rupol

Next Post
Revisi UU Desa, DPR Sepakat Aturan Lawan Kotak kosong Dihapus

Revisi UU Desa, DPR Sepakat Aturan Lawan Kotak kosong Dihapus

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

13 November 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.