Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah tengah mendalami aktivitas Pondok Pesantren Al Zaytun sebagaimana perintah Presiden Jokowi.
RUANGPOLITIK.COM —Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Moeldoko membantah kabar yang menyebutkan ada pihak yang melindungi Ponpes Al Zaytun dari sisi pemerintah.
“Emang preman kok jadi beking? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu itu, biar pintar dikit,” ucap Moeldoko, di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.
Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah tengah mendalami aktivitas Pondok Pesantren Al Zaytun sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Semua sektor rembukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dalam menangani perkara polemik penistaan agama oleh Pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang.
“Perlu semua mendalami, sesuai domain, tupoksi-nya masing-masing. Kalau dari sisi ideologi di Pemda juga ada yang menangani itu, Kalau lebih keras lagi umpamanya penyimpangan sudah pada radikalisme dan seterusnya ada BNPT,” kata dia.
“Kalau terjadi sesuatu seperti apa, serahkan nanti apakah itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement,” ujarnya lagi, dikutip dari Antara, Selasa, 27 Juni 2023.
Dia mengaku pernah dua kali berkunjung ke Al Zaytun, ketika masih dinas di TNI sebagai Pangdam Siliwangi dan ketika menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dia mengaku tak paham sepenuhnya apa yang terjadi di dalam Al Zaytun.
“Kita tidak mengerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu, norma kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu. Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana,” tuturnya.
Fatwa MUI Segera Rilis
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat akan segera diumumkan. Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengatakan pihaknya perlu menyelamatkan pendidikan anak-anak di Ma’had tersebut.
Cholil mengungkapkan fatwa kemungkinan akan keluar satu atau dua hari lagi, atau sekitar tanggal 27-28 Juni 2023. “Besok (hari ini, 27 Juni) laporan kami baru final, setelah itu tahapan selanjutnya adalah fatwa,” ujarnya.
Ditegaskan Cholil, fatwa resmi bakal disandarkan pada sejumlah kasus sebagaimana rekaman yang beredar dan dibahas di muka umum. Daripada praktik ibadah yang berbeda, MUI lebih menitikberatkan fatwa kepada cara Panji Gumilang menafsirkan ayat suci Al-Qur’an.
Misalnya, bukan shaf solat berjarak yang menjadi masalah, melainkan tafsir ayat yang Panji gunakan untuk menjustifikasi praktik solat di pesantrennya.
Pimpinan Ma’had Al Zaytun itu bahkan mengatakan bahwa Allah SWT tidak berbahasa Arab, serta tidak mengerti bahasa Indramayu.
“Kita tidak permasalahkan shalat berjarak, karena mungkin itu masalah khilafiah (perbedaan pendapat di kalangan ulama). Tapi penafsiran Panji terkait surat Al-Mujadalah ayat 11 itu yang menjadi masalah,” kata Cholil.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
