Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya mengatakan kode ini merupakan komitmen bersama dari anggota UNWTO untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi serta mendorong wisatawan untuk mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di destinasi wisata yang ia kunjungi.
RUANGPOLITIK.COM —Indonesia menyatakan secara resmi mematuhi kode internasional untuk perlindungan wisatawan yang disusun oleh UNWTO (United Nations of World Tourism Organization/Organisasi Pariwisata Dunia) sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan internasional yang ingin bepergian ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Pernyataan ini ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri Konferensi UNWTO di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/6/2023) waktu setempat.
Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya mengatakan kode ini merupakan komitmen bersama dari anggota UNWTO untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi serta mendorong wisatawan untuk mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di destinasi wisata yang ia kunjungi.
“Aturan ini bersifat timbal balik. Jadi selain mereka mendapat perlindungan mereka juga harus mematuhi kesepakatan untuk menghargai adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal,” ujar Sandiaga.
Sandiaga menjelaskan Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan ini diadopsi oleh Majelis Umum UNWTO pada sidangnya ke-24 di Madrid, Spanyol pada 2021 melalui resolusi 732 (XXIV). Sehingga, pernyataan kepatuhan Indonesia ini dinilai tepat bagi pariwisata Indonesia yang berbasiskan kearifan lokal.
“Pernyataan kepatuhan ini merupakan komitmen kita bersama untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta menjamin keutuhan adat istiadat serta tradisi budaya kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga mengajak UNWTO untuk berpartisipasi dalam sejumlah kerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas sektor pariwisata di Indonesia.
Kerja sama tersebut adalah menciptakan kegiatan berbagi pengetahuan antar pakar/pengelola destinasi terkait penerapan pariwisata berkelanjutan dan cara mengatasi potensi permasalahan; penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para profesional tentang pelatihan yang relevan dengan pemasaran pariwisata; dan menyelenggarakan konferensi pemasaran pariwisata, mengundang pemasar pariwisata global untuk memperluas jaringan dengan pemangku kepentingan global.
“Kami berharap dengan terjalinnya kerja sama ini maka kualitas sektor pariwisata kita semakin kuat sehingga kita bisa membangkitkan ekonomi serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya,” tutup Sandiaga.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
