RUANGPOLITIK.COM — Politikus PSI Ade Armando mengungkap informasi adanya kontrak politik di balik PDIP memilih Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Salah satu kontrak politik itu kata Ade, yakni PDIP mengatur posisi menteri jika Ganjar menang.
Lewat akun Twitternya pada Minggu (11/6/2023), Ade Armando mengatakan Ganjar telah menandatangani kontrak dengan PDIP.
Intinya, jika jadi presiden maka penentuan menteri dan jabatan penting lainnya ditentukan oleh PDIP bukan Ganjar.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membantah klaim politisi PSI Ade Armando tersebut. Said menyatakan isu tersebut tak benar. Menurutnya, klaim Ade Armando hanya untuk mendiskreditkan Ganjar jelang Pilpres 2024.
“Saya pastikan 1000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan. Mereka yang menyatakan hal ini justru sedang membangun framing untuk mengerdilkan Pak Ganjar,” ungkap Said dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Dia menilai, isu tersebut hanya untuk membangun citra Ganjar yang seakan hanya jadi boneka.
Said pun merasa yang menyebarkan isu tersebut merupakan pengkhianatan yang seakan mendukung namun merusak hubungan Ganjar dengan PDIP.
Oleh sebab itu, Said menyatakan pihaknya tak akan membiarkan isu tersebut tersebar. Bahkan, lanjutnya, PDIP telah mengidentifikasi para pelaku penyebar isu.
“Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di medsos lalu seolah-olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana,” jelasnya.
Said menambahkan, Ganjar merupakan kader PDIP tulen. Sejak mahasiswa, lanjutnya, Ganjar sudah bergabung ke PDI kubu Megawati Soekarnoputri.
“Di dalam diri Pak Ganjar mengalir darah ideologis PDI Perjuangan, dan beliau sangat paham tentang arah dan perjuangan PDI Perjuangan,” tambahnya.
Menurutnya, pemahaman Ganjar atas ideologi PDIP tercermin dari masa kepemimpinan selama Gubernur Jawa Tengah dua periode. Dia mencontoh, awal kepemimpinan pada 2013, kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4,8 juta penduduk, sedangkan pada 2022 menjadi 3,8 juta penduduk.
Said kembali menjelaskan, dalam pelayanan publik Ganjar melakukan reformasi birokrasi besar-besaran. Caranya, Ganjar menggunakan media sosial untuk mempermudah pengaduan warga. Selain itu, ada pelayanan terpadu DPMPTSP Jateng.
“Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apapun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo,” ujarnya. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
