Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyampaikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi saat ini sedang melakukan sinkronisasi data penduduk bersama dengan KPU.
RUANGPOLITIK.COM —Jajaran Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Sukabumi, pada Rabu, 24 Mei 2023. Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi II memantau kesiapan Pemerintah Kota Sukabumi, serta KPU dan Bawaslu Kota Sukabumi dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah mengenai sosialisasi, anggaran, sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana. Namun yang paling disoroti adalah sinkronisasi data penduduk.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa kunjungan Komisi II membahas hal penting terkait persiapan Pemilu 2024 di tengah tahapan yang sudah berjalan.
Ia juga mengharapkan pada pelaksanaannya nanti, Pemilu serentak di Kota Sukabumi memberikan suasana berbeda dari ketertiban dan keamanan yang jauh lebih baik.
“Kehadiran kami ingin mengetahui kesiapan di Sukabumi dalam kesuksesan Pemilu 2024. Apabila ada masalah, apa yang harus dilakukan dan intinya fokus pada persiapan,” kata Yanuar.
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyampaikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi saat ini sedang melakukan sinkronisasi data penduduk bersama dengan KPU.
Fahmi juga menyebut dalam beberapa pertemuan terakhir pihaknya telah melakukan rapat koordinasi baik dengan KPU maupun Bawaslu, serta melakukan monitoring tahapan pelaksanaan.
“Kinerja makro Kota Sukabumi, pelayanan publik sangat baik dan kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik. Selain itu Kota Sukabumi meraih penghargaan seperti Opini WTP sembilan kali berturut turut dari BPK dan 518 penghargaan lainnya. Kemudian Pemkot telah melakukan sejumlah langkah menghadapi Pemilu 2024. Bentuk koordinasi pemilu dengan penyelenggara pemilu berupa rakor persiapan dengan KPU, dan Bawaslu serta monitoring tahapan,” ujar Fahmi.
Bentuk dukungan lainnya, kata Fahmi adalah berbentuk anggaran hingga Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penempatan di sekretariat Panwascam, hingga dukungan sarana dan prasarana.
“Pemerintah daerah juga mendorong sosialisasi pemilu bersama KPU dan Bawaslu melalui pendidikan politik, digagas Bakesbangpol dan KPU dengan sasaran pemilih pemula. Di samping itu Disdukcapil melaksanakan perekaman KTP pada pemilih pemula,” ujar Fahmi.
Sosialisasi Pemilu juga, lanjut Fahmi, dilakukan dengan pembentukan kecamatan peduli Pemilu di empat kecamatan yakni Cikole, Baros, Citamiang dan Cibeureum. Sosialisasi ini pendidikan pemilih meningkatkan partisipasi.
“Selanjutnya, pembentukan Kelurahan peduli pemilu dan akan bertambah ke wilayah lainnya. Potensi permasalahan bagaimana antisipasi hal-hal berita bohong atau hoaks dan money politik. Dua masalah ini bisa diminimalisasi dan antisipasi sejak awal. Ke depan kolaborasi baik pemda, kepolisian, TNI, KPU dan bawaslu antisipasi masalah dalam tahapan pemilu agar pelaksanaan berjalan dengan baik,” ujar Fahmi.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
