Alvin menyebut, masyarakat dan pejabat negara bisa belajar dari ramainya kasus kritikan TikToker bernama Bima Yudho Saputro terhadap Provinsi Lampung terkait pembangunan yang buruk.
RUANGPOLITIK.COM —Analis Komunikasi Politik, Silvanus Alvin menilai, Ketua DPR Puan Maharani merupakan salah satu tokoh yang tidak antikritik.
Menurut Alvin, Puan Maharani merupakan salah satu dari sedikit pejabat negara yang bisa menerima kritik.
“Secara keseluruhan, menerima kritik adalah bagian penting dari peran pejabat negara sebagai pemimpin publik,” ujar Silvanus Alvin kepada wartawan, Rabu (26/4/2023).
Alvin menyebut, masyarakat dan pejabat negara bisa belajar dari ramainya kasus kritikan TikToker bernama Bima Yudho Saputro terhadap Provinsi Lampung terkait pembangunan yang buruk.
Akibat videonya yang viral, Bima mengaku mendapat ancaman hingga orang tuanya diintimidasi. Ia juga dilaporkan ke polisi atas dugaan tuduhan ujaran kebencian, walaupun akhirnya kasus hukum tersebut tidak berlanjut.
Menurut Alvin, pejabat atau penyelenggara negara seharusnya terbuka terhadap kritikan karena dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat.
Dengan menunjukkan bahwa mereka mendengarkan masukan dan kritik dari masyarakat, pejabat dinilai dapat membangun kepercayaan dengan rakyat serta mengkomunikasikan bahwa mereka memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan mereka sendiri atau kelompok tertentu.
“Dalam konteks ini, Puan Maharani sudah menunjukkan serta membuktikan dirinya tidak antkritik. Ia menyadari masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, karena tidak ada manusia yang sempurna,” tutur Alvin.
Penulis buku ‘Komunikasi Politik di Era Digital: dari Big Data, Influencer Relations & Kekuatan Selebriti, Hingga Politik Tawa’ tersebut melihat Puan selalu menanggapi kritikan yang dilontarkan kepadanya dengan elegan. Sebab, kata Alvin, Puan tidak represif menanggapi banyaknya kritikan terhadap dirinya.
“Berbagai kritik yang ditujukan kepada Puan tidak pernah direspons secara emosional dan agresif. Sejauh yang saya tahu belum ada yang dipolisikan atau dibawa ke meja hijau secara personal oleh Puan,” sebut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu.
Alvin mengingatkan, pejabat negara bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan memenuhi kepentingan publik. Puan dinilai menjadikan kritikan yang diperolehnya sebagai bentuk masukan dari masyarakat.
“Sangat penting bagi pejabat untuk menerima kritik dari masyarakat dan mendengarkan masukan yang diberikan. Dan pejabat negara tidak bisa melihat kritik dari satu sisi saja. Dalam kaitan Ilmu Komunikasi, terdapat level edukasi seseorang maupun variable lainnya yang tidak terukur yang dapat menjadi dasar penyusunan kritik,” jelas Alvin.
Melihat kasus viralnya kritik Bima untuk Pemprov Lampung, Alvin menilai bisa saja kritik dikeluarkan karena terbawa emosi. Dalam videonya, Bima memang tampak meluapkan rasa kesalnya karena kurangnya pembangunan di Lampung sehingga merugikan masyarakat, khususnya dalam hal infrastruktur jalanan.
“Bisa saja, karena dalam situasi terhimpit dan emosional, maka kritik tanpa sadar tidak disusun secara santun. Pejabat seharusnya tetap bisa merespons dengan tenang dan mencari core permasalahannya,” ujarnya.
Menurut Alvin, kritik dapat membantu pejabat negara memperbaiki keputusan atau tindakan mereka, serta melihat situasi lebih jernih.
“Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Kecil kemungkinan orang memberi kritik tanpa ada suatu masalah. Selain itu, kritik juga dapat membantu menghindari kesalahan dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan,” papar Alvin.
Lebih lanjut, pejabat negara diminta memahami era digital sebagai lahan baru bagi publik. Meski begitu, Alvin menyayangkan tidak semua orang memiliki atau memahami literasi digital yang sangat penting di era digital ini.
“Hal tersebut diperparah dengan adanya unsur anonimitas pengguna media sosial. Ketika seseorang memiliki literasi digital yang baik, ia mampu memahami bahwa komentar negatif dapat memiliki dampak besar pada orang lain dan masyarakat,” urai lulusan master University of Leicester Inggris tersebut.
Alvin mengajak masyarakat untuk dewasa dalam bermedia sosial. Karena terlepas dari viralnya kritikan terhadap Pemprov Lampung yang dapat banyak dukungan netizen itu, tak sedikit pula pejabat publik yang kerap dituding atau dikritik tanpa data valid.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
