Di lain sisi, KPK menjadikan keterangan 13 saksi tersebut sebagai bukti permulaan menjerat Lukas sebagai tersangka kasus gratifikasi
RUANGPOLITIK.COM —Kuasa hukum Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengeklaim bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK cacat formil. Lukas diketahui menjadi tersangka atas kasus suap dan gratifikasi.
“Cacat formilnya ada tiga,” kata Petrus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (27/4/2023).
Petrus menyebutkan, cacat formil pertama yakni soal adanya perbedaan materi perkara terkait pemeriksaan saksi yang dilakukan KPK. Dia menyampaikan, pada bulan Agustus 2022 KPK memeriksa 13 saksi terkait materi perkara soal dugaan penyalahgunaan APBD.
Di lain sisi, KPK menjadikan keterangan 13 saksi tersebut sebagai bukti permulaan menjerat Lukas sebagai tersangka kasus gratifikasi. Dia menegaskan, secara administrasi penetapan Lukas sebagai tersangka sudah salah. “Jadi saksi di penyalahgunaan APBD, dipakai untuk gratifikasi. Ini tentu berbeda, baik mengenai materinya dan waktunya,” ujar Petrus.
Kedua adalah soal perpanjangan penahanan oleh KPK terhadap Lukas. Petrus mengeklaim pihak KPK memperpanjang penahanan Lukas berdasarkan penetapan pengadilan yang salah. Kesalahan tersebut terkait dengan penyebutan permohonan perpanjangan penahanan dari Jampidsus Kejagung. Padahal, sebut Petrus, di KPK tidak ada posisi Jampidsus. “Kesalahan administrasi itu sudah terang sekali,” imbuh Petrus.
“Yang ketiga, perpanjangan terakhir suratnya tidak bisa dibuka, apakah dari pengadilan atau tidak,” tutur Petrus.
Untuk itu, Petrus menyampaikan dalam sidang praperadilan kali ini, pihaknya menghadirkan saksi untuk menjelaskan soal dugaan cacat formil penetapan Lukas sebagai tersangka. “Menerangkan administrasi,” ucap Petrus.
Lukas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Lukas menggugat penetapan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Lukas mendaftarkan praperadilan pada Rabu, 29 Maret 2023. Gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.
“Pemohon Lukas Enembe. Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi cq Pimpinan KPK,” sebagaimana dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2023).
Dalam gugatannya, Lukas meminta PN Jaksel memerintahkan KPK untuk mencabut surat perintah penetapannya sebagai tersangka dan penahanannya. Selain itu, Lukas juga meminta PN Jaksel memerintahkan KPK untuk mengeluarkannya dari tahanan. “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” tulis laman SIPP.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
