Benny K Harman termasuk ke dalam salah satu anggota dewan yang vokal menolak jajaran anggota satgas bentukan Mahfud. Dia menilai Menko Polhukam kurang serius membongkar kasus di Kemenkeu
RUANGPOLITIK.COM —Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman menilai pembentukan Satuan Tugas (satgas) oleh Menko Polhukam Mahfud MD, hanya sekadar upaya untuk menggantungkan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lewat cuitannya, Benny mengatakan unsur kejahatan dalam perkara ini masih buram, sedangkan satgas yang dibentuk Mahfud MD dianggapnya sebagai formalitas untuk mengendapkan kasus, hingga pada akhirnya terabaikan dan terlupakan.
“Masih soal dana gelap Rp349 T di Kemenkeu itu. Masih belum jelas apakah itu nilai transaksi mencurigakan atau itu jumlah uang hasil kejahatan,” kata Benny, dilihat RuPol dari akun Twitternya, @BennyHarmanID pada Kamis, 13 April 2023.
“Rencana pemerintah membentuk Tim Satgas guna mengusut tuntas uang haram ini menurut saya adalah cara halus untuk petieskan kasus (menggantung perkara) tersebut,” ucapnya lagi.
Dia selanjutnya menantang Mahfud MD untuk menyusun ulang anggota satgas, memprioritaskan keterlibatan pihak-pihak eksternal yang independent untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Jika serius, saya tantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk bentuk Satgas Independen, membongkar asal-usul dan penikmat dana haram tersebut. Jangan puas dengan memenjarakan Rafael Alun! #RakyatMonitor,” kata dia.
Sebelumnya, Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu membentuk satgas dengan jajaran anggota antara lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kementerian Polhukam.
Sontak DPR RI riuh dalam penolakan. Ketidaksepakatan itu tampak saat rapat Komisi III DPR RI dengan Mahfud, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
Benny K Harman termasuk ke dalam salah satu anggota dewan yang vokal menolak jajaran anggota satgas bentukan Mahfud. Dia menilai Menko Polhukam kurang serius membongkar kasus di Kemenkeu.
Hal ini lantaran Mahfud masih melibatkan Direktorat Bea Cukai dan Pajak yang notabenenya merupakan bagian dari pelaku transaksi. Satgas independent, kata dia, lebih dibutuhkan dalam kasus tersebut.
“Pak Mahfud masalah ini kan ada di kepabeanan ada di perpajakan itu ada di penegak hukum itu juga kalau mereka lagi jadi anggotanya ndak masuk di akal saya itu bagi saya ini bagian dari agenda untuk close kasus ini secara halus tapi ya adalah pertanyaan publik sungguh-sungguh enggak bapak Mahfud bu Menkeu kalau bisa Satgas independen,” ujar Benny.
“Hilang semangat saya membaca anggotanya siapa kok itu itu aja. Masalah ini di kepabeanan di pajak di penegak hukum itu juga, kok mereka lagi anggotanya nggak masuk di akal saya. Bagi saya dari agendanya untuk close kasus ini secara halus mungkin,” katanya.
Kendati demikian, Mahfud menegaskan akan tetap membentuk satgas untuk menindaklanjuti transaksi janggal Rp349 triliun, sebab tugas Komite TTPU dengan Satgas berbeda.
“Kalau komite itu permanen mengikuti jabatan. Satgas itu menangani kasus ini, kasus ini. Beda, karena komite itu mengurusi semuanya, institusi. Sedangkan Satgas ini hanya yang menyangkut bea dan cukai (Kemenkeu),” ucapnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
