RUANGPOLITIK.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI.
“Dibuka? Banyak bukan sedikit,” kata Mahfud kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Mahfud Md tiba di DPR pukul 14.46 WIB dengan mengenakan jas hitam, celana hitam, Mahfud bergegas memasuki ruang rapat. Saat tiba di DPR Mahfud tampak dijaga ketat.
Ia menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI.
Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan menkopolhukam Mahfud Md berlangsung panas. Mahfud yang digertak oleh Arteria Dahlan balik menggertak politikus PDIP tersebut.
“Jangan gertak-gertak, saya bisa juga gertak saudara karena menghalangi penyidikan,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, terkait temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
“Orang mau ungkap, dihantam. Saya bisa saja (gertak), saudara menghalang-halangi penegakan hukum,” ujar Mahfud.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Beberapa anggota Komisi Hukum menganggap Mahfud melanggar Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU (8/2010).
Mahfud mengatakan, apa yang dia lakukan sebenarnya hal biasa dan berdasarkan informasi intelijen. Tidak berwenang, menurutnya, belum tentu dilarang.
“Kalau tidak berwenang apa dilarang?” tegas Mahfud.
Dalam pertemuan ini juga Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K Harman bertanya ke Mahfud Md. Semula ia menduga jika informasi yang disampaikan Mahfud terkait transaksi motif politik.
“Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya sampaikan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menenggarai Pak Mahfud punya motif politik, apabila tidak ada penjelasan soal ini, jadi bukan judgment yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan, apalagi setekah bu Sri Mulyani sampaikan secara terbuka bantahan atas apa yang pak mahfud sampaikan,” ujar Benny dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
“Maka rakyat bingung, jangankan publik bingung, kami yang anggota dewan ini apalagi oposisi pak mahfud, bingung juga,” ucap Benny.
Benny juga mengaku dia sempat berpikir apakah Mahfud kini posisinya sudah menjadi oposisi. Benny mengaku sempat punya pikiran itu dan berkelakar akan mendukung Mahfud jika pikirannya benar.
“Malah saya tanya-tanya, senang juga kita pak Mahfud ini, ada kawan baru juga, apakah pak Mahfud sudah jadi bagian dari oposisi pemerintahan? Sewaktu jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam, ya maka saya waktu itu, saya mendukung, tapi inikan prasangka saya, betul atau tidak saya nggak tahu ini,” tukasnya.
Kisruh ini melahirkan debat panas di medsos yakni Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
