RUANGPOLITIK.COM — Peristiwa tragis kebakaran Depo Pertamina yang menyebabkan 19 orang tewas begitu memilukan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, mewakili jajarannya kembali meminta maaf atas insiden kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Hal ini disampaikan usai menjenguk korban kebakaran di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
“Di sini saya beserta seluruh jajaran Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas terjadinya insiden ini tidak ada satupun dari kita yg menginginkan insiden tersebut terjadi,” ujar Nicke di RSPP, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023).
Ia juga menyampaikan duka cita kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
“Saat ini, kita harus menghormati prosesnya, sebab sedang ditangani pihak kepolisian, dengan meminta keterangan para saksi. Langkah ini harus diapresiasi, dan juga didorong untuk cepat diselesaikan dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat dengan terang benderang,” ungkap Nicke dengan rasa prihatin.
Mengingat ada 19 nyawa melayang dan 34 terkena luka bakar. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini? Menurut pengamat politik dari Citra Institute Efriza kepada RuPol, Selasa (7/3/2023) mengatakan bahwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Sehingga DPR harus lebih proaktif agar peristiwa ini bisa diusut hingga ke akarnya.
“Persoalan kebakaran memang bukan sekali ini saja. Langkah pencarian data yang komprehensif dalam kasus ini, juga sedang dilakukan oleh DPR dengan akan segera memanggil direksi pertamina. Dari upaya DPR ini nanti, diharapkan terbuka, hal-hal yang apa yang terjadi dan permasalahannya. Oleh sebab itu, DPR semestinya sudah bergerak cepat melakukan pemanggilan terhadap Direksi Pertamina,” jelas Efriza.
Langkah DPR, patut yang didorong dan diperhatikan oleh publik, sebab di sana akan terlihat ranah pembahasannya, yang diharapkan DPR bukan sekadar mencari solusi membahas solusi pengamanan semata. Diharapkan DPR jangan melempem, DPR yang diharapkan lebih bertaji menghadapi Pertamina.
Sementara itu dia juga mengkritisi status tanah yang menjadi tempat warga bermukim dan adanya depo minyak tersebut, yang dinilai rawan untuk keselamatan.
“Dari kepemilikan status tanah dari rakyat yang terdampak, solusi pengamanan depo, dan banyak hal yang perlu dikaji misalnya jarak dengan pemukiman. Pemerintah pun sudah menyadari banyak permasalahan, Presiden Jokowi juga sudah menyatakan ini momentum untuk melakukan evaluasi,” ujar dosen ini.
Saat ini, perlu kiranya kita menunggu tiga ranah institusi hasilnya, dari pihak kepolisian, pendalaman kasus oleh DPR, dan evaluasi dari sisi pemerintah, kita berharap ada keberanian menyelesaikan permasalahan ini, serta kita tunggu hasil keputusan juga dari Erick Thohir dan Gubernur DKI mencari solusinya karena mereka berdua sudah diperintahkan oleh Presiden.
Karena itu Efriza berharap agar persoalan ini harus bisa selesai dan sikap pemerintah akan menentukan.
“Semoga kasus ini tidak berlarut-larut, bukan sekadar fokus kepada kebakaran semata, tetapi mencegah keberulangan, solusi, dan yang penting ada apa hasil evaluasinya, ketegasan pemerintah amat dinantikan,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
