RUANGPOLITIK.COM — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebut bahwa pensiunnya Yudo Margono dan Dudung Abdurachman tidak ideal karena mepet dengan kampanye Pemilu 2024.
Idealnya, menurut Andi, pergantian kedua pejabat itu dilakukan tiga bulan sebelum kampanye pemilu lantaran hal itu berkaitan dengan tugas pengamanan pesta demokrasi tersebut.
“Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan. Ya idealnya pergantiannya tiga bulan sebelum kampanye pemilu mulai karena kemudian harus terlibat dalam operasi pengamanan,” ujar Andi dalam acara forum komunikasi di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Menanggapi hal ini Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebutkan, Presiden Joko Widodo bisa saja mempercepat waktu pergantian jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Opsi itu mungkin dilakukan jika pergantian jabatan keduanya dinilai terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.
“Presiden Joko Widodo bisa saja mulai melakukan proses pergantian pada pertengahan tahun 2023 dan langkah percepatan ini tidak melanggar ketentuan usia pensiun yang diatur dalam UU TNI,” kata Anton dikutip Sabtu (25/2/2023).
Anton mengatakan, pergantian elite TNI sebenarnya merupakan hal biasa dalam institusi militer. TNI sudah punya standar baku dalam transisi atau pergantian kepemimpinan.
Di sisi lain, kata Anton, pengamanan pemilu bukan menjadi tugas utama prajurit TNI, melainkan Polri.
“Apalagi tugas pengamanan pemilu merupakan pelaksanaan dari tugas perbantuan kepada Polri,” terang dia.
Hal yang sama juga diungkapkan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Menurut Fahmi, pengamanan pemilu merupakan tugas utama Polri, sedangkan TNI hanya membantu.
“TNI bukannya tidak berperan sama sekali. Namun peran TNI itu lebih merupakan bentuk tugas perbantuan TNI pada gelar pengamanan pemilu yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Polri,” kata Fahmi.
“TNI sendiri saya kira sudah memiliki pedoman dan prosedur baku dalam hal (transisi) ini. Artinya, sistem sudah berjalan tanpa harus bergantung pada siapa yang menjabat,” ujarnya.
Fahmi melanjutkan, pengaitan TNI dengan tahapan pemilu justru mengundang persepsi dan bertendensi pada upaya menarik TNI untuk ‘cawe-cawe’ dalam agenda politik praktis, bukan politik negara.
“Padahal saat ini kita berada pada masa reformasi, bukan masa Orde Baru lagi,” tutur Fahmi.
Oleh karenanya, Andi menyarankan agar Mabes TNI dan Mabes AD segera menyiapkan transisi kepemimpinan dari sekarang.
Sedianya, Yudo Margono baru memasuki pensiun pada Desember 2023. Sementara, Dudung bakal purnatugas pada November tahun ini.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
