Pada kesempatan itu, Ninik juga menjelaskan mengenai 690 pengaduan masyarakat tentang media selama 2022. Menurutnya, angka itu mengandung dua makna
RUANGPOLITIK.COM —JPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi catatan kepada Dewan Pers agar tak sekedar bicara mengenai kebebasan pers.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para anggota Dewan Pers saat diterimanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Dewan Pers untuk menekankan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat.
“Catatan yang saya kira perlu di-highlight oleh teman-teman media bahwa Bapak Presiden mengatakan, ‘Jangan cuma ngomong kebebasan pers, tetapi pers yang bertanggung jawab,’,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menceritakan apa yang disampaikan Jokowi usai pertemuan tersebut.
Ninik sepakat dengan pernyataan Jokowi itu. Menurutnya tanggung jawab memang beriringan dengan kebebasan pers.
Dia menjelaskan pers perlu terus taat kepasa kode etik yang ada. Selain itu, pers perlu mengingat kembali tugas-tugas mereka di dalam masyarakat.
“Kan pers itu harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, memberikan informasi,” ujar eks Anggota Ombudsman RI tersebut.
Pada kesempatan itu, Ninik juga menjelaskan mengenai 690 pengaduan masyarakat tentang media selama 2022. Menurutnya, angka itu mengandung dua makna.
“Itu menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Kedua, bisa jadi nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman,” ujar perempuan yang terpilih jadi Ketua Dewan Pers menggantikan almarhum cendekiawan muslim Azyumardi Azra tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
