Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya
RUANGPOLITIK.COM — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diundang jadi pembicara dalam acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, Selasa, 10 Januari 2023.
Dalam presentasinya Anies menyampaikan pandangannya soal proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Anies mengkritik proyek IKN lebih dalam konteks demokrasi atau proses politiknya, yang menurutnya minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik. Proses itu disebut Anies sebagai ironi demokrasi karena justru memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh.
Dalam acara itu, juga hadir Yenny Wahid mewakili The Wahid Institute yang berbicara soal peranan gerakan civil society dalam demokrasi di Indonesia.
Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yenny Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan.
“Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya,” kata Anies dikutip Kamis, 12 Januari 2023.
Meski demikian, sambung Anies, Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat, juga aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial yang turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita,” paparnya.
Anies meyakini bahwa partisipasi publik dalam demokrasi melalui tiga pilar demokrasi itu akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia.
“Jadi iya harus diakui ada sinyal penurunan atau kemunduran praktik demokrasi, tapi yang jelas Indonesia memiliki pondasi demokrasi yang lebih kuat untuk menghadapinya,” ujarnya.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
