Terdakwa juga didenda Rp700 juta subsider kurungan pidana pengganti,
RUANGPOLITIK.COM – Mantan Bupati Tanah Bambu, Mardani H Maming dituntut pidana penjara selama 10 tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JPU KPK, Budhi Sarumpaet mengatakan terdakwa Mardani H Maming juga didenda sebesar Rp700 juta subsider kurungan pidanan pengganti.
“Terdakwa juga didenda Rp700 juta subsider kurungan pidana pengganti,” ujarnya saat membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim Heru Kuntjoro.
JPU menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif.
Tidak hanya itu, JPU juga menuntut pidana tambahan agar Mardani H Maming membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752.
Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Namun, jika tidak juga memiliki harta benda maka terdakwa dijatuhi pidana lima tahun.
Kemudian JPU juga memaparkan hal-hal yang meringankan Mardani Maming. Ia selama ini tidak pernah dipenjara dan terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga.
Sementara untuk hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Tidak hanya itu, Mardani Maming juga berbelit-belit dalama memberikan keterangan.
Diketahui Mardani didakwa menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)