Kami mohon agar MK berkenan mengeluarkan nama Yuwono Pintadi dalam registrasi nomor perkara 114/PUU-XX/2022, karena yang bersangkutan tidak berhak menggunakan identitas Partai NasDem
RUANGPOLITIK.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem resmi menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) agar Yuwono Pintadi dikeluarkan dari daftar pemohon uji materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Surat dengan No: 001-SE/DPP-NasDem/1/2023 tersebut dilayangkan pada Selasa (3/12/2023) dan ditandatangani oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Wakil Sekjen Hermawi Taslim.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menegaskan bahwa Yuwono Pitandi bukan lagi berstatus sebagai anggota atau kader partai seperti yang tertera dalam berkas pemohon uji materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Kami mohon agar MK berkenan mengeluarkan nama Yuwono Pintadi dalam registrasi nomor perkara 114/PUU-XX/2022, karena yang bersangkutan tidak berhak menggunakan identitas Partai NasDem,” katanya dalam keterangannya, Rabu (4/12/2023).
Willy menjelaskan status keanggotaan Partai NasDem setelah Kongres II tahun 2019 yang telah menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.
Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Partai NasDem bahwa setiap anggota dapat diberhentikan. Anggota dapat diberhentikan jika melanggar kebijakan partai. Hal itu dijelaskan di dalam ayat 2 huruf b.
Sedangkan, ART Pasal 2 huruf c, menyebutkan anggota wajib berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program partai.
Kemudian, Willy juga menjelaskan bahwa DPP Partai NasDem telah mengeluarkan surat edaran atau kebijakan kepada seluruh anggota partai yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berakhir pada tahun 2019 wajib aktif memperbarui keanggotaan melalui sistem E-KTA Partai NasDem.
Berdasarkan data DPP Partai NasDem, Yuwono tidak memperbarui KTA tersebut. Dengan demikian kata dia, Yuwono bukan lagi kader atau anggota Partai NasDem.
“Jika tidak memperbaharui keanggotaan, maka dianggap mengundurkan diri,” ujarnya.
“Karenanya, perbuatan dan tindakan hukum atas nama Yuwono Pintadi tersebut tidak mewakili sikap Partai NasDem,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah politisi mengajukan uji materiil terhadap UU No. 7 tahun 2019 atau UU Pemilu ke MK. Mereka meminta MK membatalkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Jika JR dikabulkan, maka kemungkinan pemilu proporsional tertutup bisa diterapkan.
“Oleh karena itu Yuwono tidak punya hak mengklaim Partai NasDem dalam gugatan uji materiil ke MK terkait sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup,” ungkap wakil ketua Baleg DPR RI ini.(FSL)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
