RUANGPOLITIK.COM — Wacana tiga periode masa jabatan presiden yang kerap mencuat ke publik disebut sudah tidak relevan lagi. Kendati demikian, masih ada hal lain yang bisa membuat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Pengamat sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan penundaan Pemilu sendiri sudah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ada 2 jenis penundaan pemilu.
“Oleh karena itu sudah ga relevan lagi 3 periode. Tapi apakah mungkin pemilu ditunda, itu relevan sampai sekarang. Sangat mungkin, oleh alasan-alasan yang dimungkinkan oleh Undang-undang,” kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Total Politik, Minggu (18/12).
Pertama, pemilu lanjutan, digelar dalam hal sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.
Misalnya pada tahap kampanye di daerah terjadi force majeure, seperti bencana alam, maka tahapan pemilu harus terhenti.
Ketika situasi sudah kondusif pelaksanaan pemilu dilanjutkan sesuai tahapan berikutnya.
Kedua, pemilu susulan, dilakukan ketika sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Berkaca dari fenomena Covid-19, Ray menyebut alasan pandemi, ekonomi hingga delegitimasi atas hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa jadi alasan penyelenggaraan Pemilu ditunda.
“Misalnya uang tidak ada. Tiba-tiba deligitimasi KPU-nya, bisa jadi,” ucap Ray.
“Oleh karena itu, kemungkinan 3 periodenya sudah selesai, tapi apakah pemilu akan tetap 2024 atau dimungkinkan ke 2027-2028, ini masih relevan sampai sekarang,” lanjut dia.
Pada kesempatan yang sama, Politikus senior Zulfan Lindan justru mengatakan bahwa potensi tiga periode masa jabatan presiden masih mungkin terjadi, tinggal menunggu waktu saja.
“Tiga periode itu tetap jalan tapi kapan dimulainya. Tidak sekarang tapi nanti. Oleh karena itu perpanjangan masa jabatan sampai 2027, kan selama tiga tahun ini bisa aja terjadi amandemen lagi, untuk tiga periode,” katanya.
Menurut Zulfan, penundaan Pemilu ini bisa saja dilakukan secara bertahap, supaya lawan politik dari pihak yang setuju dengan penundaan Pemilu tidak terlalu banyak.
“Sekarang kan kita sepakat dulu nih misalnya kelompok sepakat dulu perpanjang masa jabatan dengan berbagai alasan, pandemi lah masalah anggaran soal KPU yang dijelaskan Ray tadi. tiga tahun ini, ini kan macam-macam. Periode ini kan bisa banyak hal yang terjadi,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
