RUANGPOLITIK.COM — Batalnya deklarasi Koalisi Perubahan hari ini diakui oleh PKS karena adanya oligarki yang mencoba mengintervensi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (10/11).
“Politik oligarki, karena high cost-nya gede, mau nggak mau, kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan,” tegasnya.
Menurut Mardani permainan oligarki ini sangat membahayakan sehingga harus dilawan.
“Kenapa? Sekali kita menerima bantuan dari semua freelance pasti nanti akan terganggu, nggak ada yang nggak, oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” sambungnya.
Mardani mengatakan pihaknya terus melakukan musyawarah dengan NasDem dan Demokrat. Namun, dia mengaku belum menemukan waktu yang tepat.
“Dalam menghadapi problem besar ini harapan kami 2024, betul-betul jadi fajar baru bagi Indonesia maju. Karena itu komitmen PKS Nasdem dan PD untuk terus musyawarah, waktunya kapan? In just battle time, tinggal waktunya tapi komitmen membersamai,” ujarnya.
Mardani mengatakan ada empat hal yang menjadi pembahasan sebelum melakukan deklarasi. Keempatnya ialah platform pembangunan, strategi pemenangan, capres-cawapres dan kandidat kabinet.
“Teman-teman sekalian, desain gagasan ini penting, platform pembangunan, yang kedua tentu kita melihat bagaimana strategi pemenangan, ketiga tentu saya sangat berharap nanti ketika diumumkan bukan hanya capres cawapres, tapi kandidat line up kabinetnya,” katanya.
“Jadi, platform pembangunan kita, strategi pemenangan dan line up kabinet, baru capres cawapres, 4 ini kita deklarasi,” imbuhnya.
Koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS ini menepis batalnya deklarasi koalisi karena ada keretakan.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya memastikan Koalisi Perubahan batal dideklarasikan pada 10 November mendatang. Willy menyebut deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun.
“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama,” kata Willy kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11).
Willy mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga baru pulang ke Tanah Air pada 10 November.
“Karena memang, satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember artinya. Kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu,” ujarnya.
Editor: Ivo Yasmiati
