RUANGPOLITIK.COM — Pasca NasDem deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024, ketegangan antara PDIP dan Nasdem tensinya semakin meningkat. Ditambah lagi dengan statemen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal ‘biru’ yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Waketum PPP Arsul Sani tak memungkiri ada kesan ketegangan antara PDIP dan NasDem terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi capres 2024.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan NasDem bahkan sejak sebelumnya deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres NasDem. Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Arsul tak mempersoalkan deklarasi oleh NasDem dan justru mengapresiasinya. Arsul menyarankan sebaiknya sikap NasDem itu tak perlu merusak hubungan parpol-parpol di koalisi pemerintahan.
Namun PPP justru ingin mengapresiasi apa yang disampaikan Mbak Puan dan Pak Airlangga Hartarto kalau deklarasi itu sebagai artikulasi demokrasi yang biasa dan wajar saja. Karenanya bagi PPP, soal sikap NasDem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan,” ujarnya.
Terkait menteri-menteri NasDem yang masih bertugas di kabinet, Arsul menyerahkannya kepada Jokowi. Arsul menilai tak perlu ada pihak-pihak yang mendesak agar NasDem dikeluarkan dari pemerintahan.
Selebihnya kalau kemudian dikaitkan dengan posisi menteri-menteri dari NasDem di pemerintahan, karena menteri itu prerogatifnya Presiden maka kita serahkan saja kepada Presiden. Tidak perlu juga ada yang mendesak-desak agar NasDem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Arsul meyakini Jokowi lebih tahu langkah yang proporsional setiap pilihan politik dari parpol-parpol di koalisi pemerintahan. “Pak Jokowi sudah lebih tahu tentang bagaimana menyikapinya secara proporsional setiap pilihan-pilihan politik dari parpol koalisi pemerintahannya,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto, menyinggung soal ‘biru’ yang lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Minggu (9/10), PDIP menggelar Talkshow HUT ke-77 TNI Adalah Kita dengan mengundang sejumlah narasumber. Hasto hadir di acara diskusi tersebut.
Sebelum acara diskusi, Hasto memamerkan lukisan pertempuran 10 November yang ada di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut dulunya pejuang menyobek bagian biru dari bendera belanda.
Dia menyinggung peristiwa pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda. Hasto lalu mengaitkan warna biru di bendera tersebut dengan ‘biru’ di msa kini.
Dikonfirmasi setelah acara, Hasto menjelaskan lagi terkait peristiwa 10 November di mana biru dari bagian bendera Belanda disobek. Dia lalu menyinggung ‘biru’ di pemerintahan Presiden Jokowi.
“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” terangnya.
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
