Wakil Ketua DPR itu mengaku telah mengantongi pihak yang memasang baliho ketua umumnya tersebut tanpa izin. Namun, dia enggan berspekulasi dan mengungkapkan para pihak tersebut
RUANGPOLITIK.COM –Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah menginstruksikan para kader untuk menempuh jalur hukum terkait keberadaan baliho-baliho yang dinilai bisa menjegal Prabowo Subianto menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keberadaan baliho-baliho Prabowo di daerah dipasang tanpa izin. Dia pun meminta para kader untuk melaporkan hal itu ke Polda masing-masing.
“Kami sudah minta kepada daerah-daerah yang secara masif dipasang untuk melakukan koordinasi atau membuat laporan ke Polda masing-masing,” jelas Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (21/9/2022).
Wakil Ketua DPR itu mengaku telah mengantongi pihak yang memasang baliho ketua umumnya tersebut tanpa izin. Namun, dia enggan berspekulasi dan mengungkapkan para pihak tersebut.
Menurut Dasco, keberadaan baliho Prabowo secara tersirat memang nampak positif. Namun menurutnya, baliho-baliho justru menurunkan elektabilitas Prabowo yang telah dimandatkan partai maju di Pencalonan Presiden 2024.
“Kami keberatan dan kami rasa setelah kami analisa rasanya memang itu konten-konten yang hasilnya sepintas kelihatan positif tapi hasilnya akan negatif bagi Pak Prabowo,” tuturnya.
Pernyataan Dasco soal upaya penjegalan Prabowo itu sebelumnya disampaikan sekaligus merespons kabar penjegalan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan politikus Partai Demokrat Benny K Harman.
Benny berkata ada kekuatan tak terlihat yang berupaya untuk menjegal Anies maju di Pilpres lewat instrumen hukum. Para pihak tersebut juga ingin agar Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Narasi serupa bahkan turut disinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapimnas partainya pekan lalu.
SBY mengaku menerima informasi bahwa pemilu 2024 akan dilakukan dengan tidak jujur dan adil.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” tandas SBY.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
