RUANGPOLITIK.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memiliki tiga prioritas dalam reformasi birokrasi. Ketiganya bisa memberikan dampak langsung bagi publik.
Kemenpan-RB, kata dia, bertugas menjabarkan arahan dan program yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program yang dicanangkan butuh integrasi dan bekerja secara kolektif untuk menyelesaikan suatu masalah.
Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Misalnya, penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting adalah prioritas Presiden Jokowi. Birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat.
“Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua ASN, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai,” kata Anas.
Berita Terkait:
Sah Dilantik Jadi Menpan-RB, Azwar Anas: Birokrasi Menuju Digitalisasi
Abdullah Azwar Anas Bakal Hubungkan Anggaran Kemiskinan Rp520 T dengan SPBE
Usai Dilantik sebagai MenpanRB, Skandal Masa Lalu Azwar Anas Dibahas Netizen
Prioritas kedua adalah reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit.
“Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan,” kata Anas dalam siaran persnya, Jumat (9/9/2022).
Di sisi lain, ujarnya, Kemenpan-RB juga akan memastikan setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas. Masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya.
“Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tahu mengerjakan apa,” ujar eks Bupati Banyuwangi dua periode ini.
Prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang beradaptasi dengan iklim digital. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.
Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di sana bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.
Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. “Ke depannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” kata Anas.
