RUANGPOLITIK.COM – Polemik berkepanjangan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akhirnya berujung dengan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Swiss Bell inn Modern, Serang, Senin 5/9/2022) dini hari.
Dalam Mukernas juga dikukuhkan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Mardiono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP melalui proses-proses di dalam Mukernas itu sendiri.
Politisi Senior PPP Rusli Effendi mengaku lega dengan terlaksananya Mukernas tersebut, karena PPP bisa mengakhiri polemik yang merugikan partai menjelang Pemilu 2024.
“Alhamdulillah. Bismillah, semangat baru bagi kita bersama untuk kembali membenahi partai. Beberapa waktu terakhir, energi kita habis untuk berpolemik macam-macam. Semoga ini menjadi awal yang baik,” ujar Rusli saat berbincang dengan RuPol setelah kegiatan Mukernas selesai, Senin (5/9/2022).
Berita Terkait:
Nama Mardiono Mengapung Sebagai Plt Ketum PPP pada Mukernas Serang, Malam Ini
Mukernas PPP Sedang Berlangsung, Nasib Suharso Ditentukan Malam Ini?
Mengejutkan! Tiba-tiba PPP Menggelar Mukernas Penggantian Ketum
Menurut Rusli, semua dinamika yang selama ini terjadi, itu merupakan bentuk kecintaan seluruh pihak kepada PPP.
Berawal dari kekhawatiran dengan elektabilitas yang semakin menurun, kemudian berlanjut ke masalah pribadi Suharso Monoarfa, terutama soal pernyataan kontroversial soal ‘amplop kiai’ yang membuat kegaduhan.
“Seperti yang kita ketahui bersama, banyak masalah sebenarnya tapi memang ‘amplop kiai’ itu menjadi triger. Itu memantik reaksi besar dari kalangan kiai dan pesantren, jelas kerugian besar bagi PPP,” terangnya.
Berdasarkan kesadaran atas apa yang terjadi di tubuh partai, kata Rusli, akhirnya semua pihak tergerak untuk memperbaiki dan menyelesaikan secara bersama-sama.
Mukernas juga untuk membuktikan internal PPP masih kompak dan solid, seluruh instrumen partai hadir dalam acara itu.
“Pengurus Harian (PH) hadir 90 persen, seluruh majelis hadir dan DPW juga hadir sekitar 30 dari 34. 29 DPW ikut tanda tangan. Jadi ini sangat legitimate,” lanjut politisi asal Riau tersebut.
Selanjutnya, hasil Mukernas tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.
“Mudah-mudahan prosesnya bisa cepat, sehingga tidak mengganggu persiapan dalam menghadapi Pemilu 2024,” pungkasnya. (ASY)
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
