RUANGPOLITIK.COM-Ketua umum Projo Budi Arie Setiadi menghidupkan lagi wacana ‘Jokowi (Presiden RI Joko Widodo) tiga periode’ beberapa waktu dalam sebuah diskusi, Rabu (8/6/2022) lalu.
Wacana ini dimunculkan kembali meski sebelumnya dalam sebuah rapat terbatas pada April lalu, Jokowi terutama kepada para pembantunya untuk setop spekulasi soal wacana tiga periode hingga penundaan pemilu.
Selain sebagai ketua umum relawan pendukung Jokowi, Budi Arie saat ini juga menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai, munculnya kembali wacana ini tak lepas dari gonjang-ganjing perombakan kabinet atau reshuffle beberapa waktu terakhir.
“Mungkin takut nanti isu reshuffle dekat-dekat ini jadi dia mulai melancarkan wacana,” tutur Kunto kepada awak media, Kemarin malam.
Berita Terkait:
Luhut Blak-blakan Soal Isu Reshuffle Kabinet Pertengahan Juni, Begini Jawabannya…
Soal Isu Reshuffle, Kabinet Indonesia Maju Dapat Bernafas Lega
Wacana Reshuffle Kabinet, PKB Minta Menteri Fokus Kerja
Respon Cak Imin soal Reshuffle, Zulhas: Itu Hak Presiden
Disisi lain , Kunto juga menilai Budi Arie berlindung di balik posisinya sebagai wamen, bukan menteri, untuk melancarkan manuver politik sebagai ketua umum Projo yang mendukung Jokowi.
“Pak Budi Arie ini wamen bukan menteri jadi mungkin dia merasa enggak dilarang gitu kan dan merasa enggak akan pernah jadi menteri,” tutur Kunto.
Bahaya bagi Demokrasi Indonesia
Kunto menilai wacana Jokowi tiga periode itu berbahaya, dan berpotensi mencederai demokrasi Indonesia pascareformasi.
Pasalnya, efek dari wacana yang sempat surut hingga beberapa waktu lalu itu terlampau besar, salah satunya mengikis fungsi kontrol sosial. Menurutnya, bila wacana itu terus digulirkan maka negara bisa saja mengalami kemunduran seperti zaman orde baru silam.
“Kalau wacana tiga periode ini ada maka itu akan mengikis fungsi kontrol itu dan akibatnya ya bisa ditebak kan korupsi akan merajalela, nepotisme akan merajalela, dan kita regressing lagi. Kembali lagi seperti zaman orde baru,” kata Kunto.
Menurutnya segala kemungkinan memang masih ada, tapi yang harus dikedepankan adalah kepantasan demi kemajuan bangsa Indonesia yang beradab.
Oleh karena itu, dia mengimbau agar Budi dan Projo menjadi relawan yang bisa terus menyukseskan program pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi pada sisa waktu hingga 2024.
“Kalaupun mau jadi relawan ya relawan yang mendukung pembangunan Presiden Jokowi. Misalnya jadi relawan IKN gitu ngumpulin duit sehingga enggak perlu pakai APBN, IKN segera dibangun sebelum Pak Jokowi lengser. Dan itu mungkin akan menyelesaikan polemik tiga periode ini dan lebih produktif,” terangnya. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
