RUANGPOLITIK.COM-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan bahwa DPR RI memahami rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket akses ke bangunan Candi Borobudur demi revitalisasi, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya tersebut agar lebih baik ke depannya.
Untuk itu, Sarmuji berharap rencana kenaikan harga tiket untuk wisatawan lokal harus dalam batas yang wajar dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana menaikkan harga tiket naik ke bangunan Candi Borobudur, yakni Rp750 ribu untuk wisatawan lokal dan 100 dolar AS untuk wisatawan mancanegara. Sementara tiket untuk masuk kawasan Candi Borobudur dikabarkan sebesar Rp50 ribu.
“Kalau harga untuk tiket wisatawan mancanegara, monggo lah itu murni urusan bisnis yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga yang kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia. Tapi untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (7/6/2022).
Berita terkait:
Harga Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu, Berikut Harga Tiket 7 Situs Warisan Dunia
Sandiaga Uno Buka Suara Soal Harga Tiket Candi Borobudur Naik Jadi Rp750 Ribu
Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan Harga Tiket Candi Borobudur
Harga Tiket Candi Borobudur Naik, Ganjar Pranowo: Pedagang Tak Perlu Takut
Sarmuji mengingatkan, Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.
“Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta ya?” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga harus memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Komisi VI DPR RI yang salah satu bidang kerjanya terkait BUMN, berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.
“Dalam hal ini, berarti BUMN harus bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan wisata sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia. Tidak boleh eksklusif untuk kalangan yang mampu membayar mahal saja,” tegasnya.
Ia memahami rencana pemerintah menjadikan Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional memerlukan pembatasan akses pengunjung ke bangunan candi, agar beban kunjungan terhadap bangunan candi berkurang. Namun, niat baik itu jangan sampai merugikan rakyat. (RYU)
Editor: Ris Tian
(RuPol)
