RUANGPOLITIK.COM-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pemerintah tidak akan menghambat wacana politik di masyarakat. Dia tidak merinci terkait wacana yang dimaksud.
Mahfud MD menyatakan pemerintah tak akan menghambat wacana politik di masyarakat.
Mahfud menilai wacana-wacana itu bagian dari kebebasan pendapat. Menurutnya, pemerintah tak ingin menutup ruang untuk hal itu.
“Kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis, kemarin.
Berita Terkait:
Demo Mahasiswa, Menko Polhukam: Polisi Jangan Ada Peluru Tajam
Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Tetap Turut Demo 11 April
Menkopolhukam Mahfud Cuitkan Tahapan Pemilu Netizen: Banyak Demo Mulai Panik
Kunjungi Ketua DPD RI, Panglima TNI Dukung Aparat Tak Represif ke Mahasiswa
Tak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tertulis ini pernyataan Mahfud ini terkait apa.
Namun Mahfud mengeluarkan pernyataan ini usai usai menggelar rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4/2022) di Jakarta.
Rapat yang dipimpin Mahfud itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Mahfud menyampaikan bahwa kebebasan sudah sejak lama diperjuangkan sehingga saluran aspirasi politik harus dibuka. Dengan demikian, lembaga-lembaga politik dapat mengambil keputusan sesuai aspirasi masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pemerintah juga tak akan menghalangi aksi unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa pada Senin 11 April mendatang. Dia mempersilakan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu.
Mahfud hanya mengingatkan bahwa Indonesia negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ia meminta aksi unjuk rasa digelar tanpa kekerasan.
“Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu digulirkan sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pelaku bisnis meminta masa jabatan Jokowi diperpanjang.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Dia menilai Indonesia perlu waktu untuk pemulihan usai pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan ada aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu. Dia berkata aspirasi itu terekam dalam big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
Presiden Jokowi telah memerintahkan anak buahnya berhenti bicara tentang dua hal itu. Namun, masyarakat tak puas karena wacana masih bergulir. Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto juga mengatakan tak akan ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Meski begitu mahasiswa tetap berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (11/4/2022).(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
