RUANGPOLITIK.COM-Partai Demokrat menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait teguran terhadap para menterinya untuk tidak mengangungkan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah bentuk cuci tangan atas permasalahan dan ketidakmampuan pemerintahan untuk menangani nya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai aksi semprot dan teguran presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik, membuat rakyat melihatnya Presiden sedang menyalahkan para pembantunya.
“Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa?,” kata Herzaky, kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Lebih lanjut, Herzaky mempertanyakan, sikap Presiden Jokowi jika merasa kalau pembantunya tidak bisa melaksanakan visi misi Presiden dan menunjukkan kinerja yang diharapkan, lalu mengapa Presiden tidak menggantinya dengan sosok lain yang diyakini lebih mampu.
Berita Terkait:
Meski Buat Gaduh, Pengamat: Presiden Jokowi Tak Akan Berani Buang Luhut
Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Pengamat: Partai Buat Gaduh, Kurangi Jatah Menteri!
Mantan Jubir Jokowi Fadjroel Rachman Tegaskan Dua Periode Harga Mati
Tito Tak Masalah Presiden 3 Periode, Pengamat: Pola Pikir Nyeleneh
“Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya?,” tanyanya.
“Tentu saja, reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Tapi, keluh kesah, teguran, kegeraman Presiden kepada menterinya yang diumbar ke publik tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya,” tambahnya.
Herzaky pun menilai apa yang dilakukan Jokowi untuk menengahi polemik wacana tersebut hanya untuk mencari simpatik publik.
“Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka,” imbuh Herzaky. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
