RUANGPOLITIK.COM-Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terkait para menteri untuk tidak berbicara soal wacana penundaan pemili 2024 yang membuat gaduh di masyarakat patut diapresiasi. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik Citra Institute Efriza.
Ia mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi menunjukan jika ucapan dan perilaku presiden dapat dipercaya sebagai sosok yang patuh pada konstitusi.
“Pernyataan presiden menunjukkan bahwa presiden menyadari legitimasi pemerintahan adalah dari rakyat sehingga electoral support lebih penting daripada sekadar mendapatkan political support,” kata Efriza, kepada RuPol, Rabu (6/4/2022).
“Apalagi ternyata political support yang hadir malah menjerumuskan pemerintahan untuk melakukan tindakan inkonstitusional,” sambungnya.
Berita Terkait:
Tegas! Presiden Larang Para Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan 3 Periode
Jokowi Sentil 2 Menteri Naikkan Pertamax dan Minyak Goreng Tanpa Penjelasan
Mantan Jubir Jokowi Fadjroel Rachman Tegaskan Dua Periode Harga Mati
Perbedaan Dua Kubu Apdesi, Begini Penjelasan Mendagri…
Lebih lanjut, Efriza menyebut, Presiden Jokowi juga harus bertindak tegas kepada para menteri yang membuat gaduh dengan langkah melakukan reshuffle kabinet.
Juga menghukum partai-partai yang ketua umumnya malah membuat gaduh, dengan mengurangi jatah kursi menteri di kabinet Jokowi.
“Melakukan reshuffle terhadap Luhut Binsar Pandjaitan yang kerjanya sama dengan Rizal Ramli tempo lalu membuat gaduh saja atas bicara seperti soal klaim data, perpanjangan masa jabatan, dan rencana kenaikan harga dari April sampai Juli yang sebenarnya belum diputuskan oleh pemerintah sebagai sebuah kebijakan,” ungkapnya.
“Seperti kepada Cak imin yang bukan saja mengawali wacana penundaan pemilu tetapi juga menunjukkan sikap arogannya yang malah meremehkan seorang presiden yang dianggapnya tidak berani melakukan reshuffle terhadap PKB,” tambahnnya.
Menurutnya, sudah seharusnya presiden menambah alokasi kursi kepada menteri-menteri dari elemen profesional agar kinerja pemerintah ke depan menjadi lebih baik.
Pasalnya, pemerintahan saat ini perlu dibangun oleh wajah-wajah baru yang memang bisa bekerja, membantu presiden, memiliki pemikiran yang sama dan baik untuk pengelolaan pemerintahan. Serta, memiliki kepekaan terhadap masyarakat dan juga memahami krisis dan inflasi yang terjadi di negeri ini.
“S3bab menjelang pemilu 2024 ini partai-partai juga akan tidak konsisten dan serius untuk mendukung presiden hingga akhir masa jabatannya kecuali sering membuat gaduh dalam komunikasi politiknya,” imbuh Efriza.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri membahas penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab hanya menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Hal itu dikatakan Kepala Negara dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri, Rabu (6/4/20202).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan kepada para menterinya.
Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (6/4/2022). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” tutur Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
