RUANGPOLITIK.COM-Larangan Jokowi kepada para menteri untuk membahas wacana penundaan pemilu sudah sangat terlambat.
“Opini penundaan pemilu sudah terbangun, termasuk mobilisasi massa juga sudah dilakukan. Artinya memang sudah tidak relevan lagi jika saat ini ada menteri yang masih membahas penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, karena upaya tersebut sudah dilakukan,”ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah melalui pesan singkat kepada redaksi RuPol, Rabu (6/4/2022).
Dedi menjelaskan, saat ini opini penundaan pemilu sudah membuahkan hasil. Sudah terlihat kelompok-kelompok yang mendukung penundaan pemilu, seperti Apdesi. Dia menambahkan, akan muncul banyak klaim dukungan penundaan pemilu dari berbagai kelompok masyarakat lainnya, seperti kelompok petani dan ulama.
Menurut Dedi, larangan Jokowi kepada para menterinya hanya untuk menarik simpati dari kelompok yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Namun belum bisa meyakinkan kelompok kontra tunda pemilu.
Berita Terkait:
Larangan Tegas Jokowi, Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Kandas
Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Pengamat: Partai Buat Gaduh, Kurangi Jatah Menteri!
Mantan Jubir Jokowi Fadjroel Rachman Tegaskan Dua Periode Harga Mati
Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa Ancam Demo Besar Pertengahan April
Dedi menambahkan, Seharusnya, sikap tegas Jokowi menolak penundaan pemilu bukan sekadar melarang menteri berwacana. Tetapi, Jokowi seharusnya bisa memecat para menteri yang terlibat gerakan tunda pemilu.
“Gerakan penundaan pemilu sudah bergulir, sudah sangat terlambat. Kecuali, teguran-teguran presiden bukan lagi sekadar dalam batasan statement. Tapi presiden bisa langsung memutuskan, para menteri yang tidak lagi sejalan, diganti. Agar publik tidak berspekulasi tekait upaya melanggengkan kekuasaannya”tandasnya
Ada sejumlah menteri yang terlibat dalam wacana tunda pemilu. Menteri Luhut Binsar, Airlangga dan Tito Karnavian.(CA)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
